Ketua Forum Aksi Rakyat Kaltim, Vendy Meru, memberikan keterangan kepada wartawan usai RDP di Gedung E lantai 1 DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (11/11/2025). Foto: Fathur
Indcyber.com, SAMARINDA — Isu pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) kembali menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur. Selasa (11/11/2025), anggota DPRD Provinsi Kaltim, perwakilan DPRD Kota Samarinda, dan Forum Aksi Rakyat Kaltim menggelar pertemuan awal secara tertutup di Gedung A lantai 1, Ruang Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Pertemuan tertutup ini membahas langkah strategis menindaklanjuti isu pemotongan DBH yang dinilai merugikan daerah penghasil seperti Kaltim. Setelah membahas poin-poin penting, pertemuan kemudian langsung dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E lantai 1 DPRD Kaltim.
RDP tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Kaltim Salehuddin, Subandi, Sigit Wibowo, Agus Suwandi, Sapto Setyo, H. Baba, Muhammad Samsun, dan Sabaruddin Panrecalle, sedangkan dari DPRD Kota Samarinda hadir Viktor Yuan dan Joko Wiratno.
Ketua Forum Aksi Rakyat Kaltim, Vendy Meru, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak yang hadir dan menekankan pentingnya langkah bersama untuk menyuarakan keadilan fiskal bagi masyarakat Kaltim.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Kaltim, DPRD Kota Samarinda, dan perwakilan kabupaten serta kota. Pertemuan awal di Gedung A menjadi momen penting karena seluruh aspirasi rakyat telah dicatat, dan kemudian langsung dilanjutkan dengan RDP di Gedung E untuk menindaklanjuti langkah-langkah konkret,” ujar Vendy.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi, gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Kaltim. Vendy menegaskan, perjuangan ini bukan hanya soal angka DBH, tetapi soal keadilan dan kesejahteraan masyarakat penghasil sumber daya alam.
“Kaltim adalah provinsi penyumbang devisa besar bagi negara. Tahun 2024, PDRB Kaltim mencapai Rp858,1 triliun. Pemerintah pusat seharusnya menyadari kontribusi besar ini dan memastikan masyarakat merasakan manfaatnya,” lanjutnya.
Vendy juga menyoroti ketimpangan sosial, di mana masih banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan meski Kaltim kaya sumber daya alam. “Kesejahteraan rakyat harus nyata, bukan sekadar slogan,” tegasnya.
Forum Aksi Rakyat Kaltim menargetkan DPRD untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini dalam satu minggu ke depan. “Kami berharap DPRD benar-benar menjadi representasi rakyat Kaltim. Fraksi kami siap mengawal perjuangan ini bersama seluruh elemen masyarakat,” pungkas Vendy.
Reporter: Fathur | Editor: Awang
