SAMARINDA, indcyber.com – Pemandangan memalukan sekaligus ironis terjadi di benua etam Kalimantan Timur hari ini. Gubernur Kaltim, yang seharusnya menjadi representasi tertinggi kekuasaan eksekutif di Benua Etam, justru harus menelan pil pahit “penolakan” mentah-mentah dari rakyatnya sendiri.
Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur R Lee di dampingi sekretaris Sapta secara tegas menolak undangan pertemuan dengan sang Gubernur. Penolakan ini bukan tanpa alasan; bagi massa aksi, sosok Gubernur kini dianggap tak lebih dari sekadar “pelengkap dekorasi” birokrasi yang sudah kehilangan fungsi strategisnya.
DPRD Bekerja, Gubernur Terlelap?
Ketegasan sikap para demonstran ini berakar dari fakta pahit bagi pihak eksekutif: seluruh tuntutan krusial masyarakat ternyata telah diakomodir sepenuhnya oleh DPRD Kaltim. Hal ini memicu pertanyaan besar bagi publik: Lantas, untuk apa lagi menemui Gubernur?
Sikap abai atau lambatnya respons pemerintah provinsi selama ini kontras dengan langkah taktis legislatif. Dengan diterimanya aspirasi mereka oleh wakil rakyat, legitimasi Gubernur sebagai pengambil kebijakan di mata Aliansi Perjuangan tampak sudah “tamat”.
“Kami tidak butuh seremoni atau sekadar basa-basi di ruang ber-AC yang tidak menghasilkan apa-apa. Aspirasi kami sudah dijawab oleh DPRD. Keberadaan Gubernur di sini sudah tidak relevan lagi bagi perjuangan kami,” ujar RLee.
Simbol Matinya Fungsi Eksekutif
Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi wibawa pemerintah provinsi. Penolakan untuk bertatap muka adalah sinyal kuat dari mosi tidak percaya rakyat terhadap kepemimpinan yang dianggap hanya pandai berwacana tanpa eksekusi nyata.
Gubernur Kaltim kini berada dalam posisi yang sangat terpojok. Saat legislatif mampu bergerak cepat memadamkan api keresahan masyarakat, eksekutif justru terlihat gagap dan ditinggalkan di belakang. Rakyat tidak lagi memandang Kantor Gubernur sebagai tempat mencari solusi, melainkan sekadar gedung megah yang kosong dari nyawa pengabdian.
Ujung Jalan Kepemimpinan yang Mandul
Secara jurnalistik, fenomena ini jarang terjadi. Biasanya, massa aksi berebut ingin menemui kepala daerah. Namun kali ini, masyarakat Kaltim memberikan pelajaran berharga: kekuasaan tanpa tindakan adalah kesia-siaan.
Jika untuk urusan fundamental saja rakyat lebih merasa “terwakili” oleh DPRD dan menganggap Gubernur sebagai pihak yang patut dihindari, maka ini adalah lonceng kematian bagi kredibilitas sang pemimpin. Pertanyaannya sekarang, masihkah Gubernur Kaltim punya muka untuk mengklaim diri sebagai pelayan rakyat setelah secara terang-terangan “dibuang” oleh mereka yang berjuang di jalanan?
Kejadian hari ini bukan sekadar soal administrasi yang tumpang tindih, melainkan tentang runtuhnya kepercayaan publik terhadap figur pemimpin yang dianggap gagal hadir saat rakyat membutuhkan.(S)
