Indcyber.com, Samarinda, Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti, Suryadi Nata, melontarkan sindiran keras yang bak tamparan terbuka bagi Gubernur Kalimantan Timur. Ia menegaskan, seorang pemimpin sejati tidak boleh bersembunyi di balik kemewahan kantor dan pagar kekuasaan, sementara rakyat yang memilihnya harus menjerit di jalanan untuk didengar.
“Menemui pendemo bukanlah kehinaan, justru itu adalah kewajiban konstitusional sebagai pelayan masyarakat. Ingat, kursi gubernur itu bukan warisan keluarga, tapi titipan rakyat yang memilih Anda melalui demokrasi,” tegas Suryadi Nata.
Lebih lanjut, ia menyoroti bagaimana Gubernur Maluku Utara dengan berani turun ke lapangan menemui mahasiswa dan masyarakat yang berdemo di bawah terik matahari. “Kalau Gubernur Maluku Utara saja bisa, apa susahnya Gubernur Kaltim melakukan hal yang sama? Atau jangan-jangan memang takut berhadapan dengan suara rakyat?” sindirnya pedas.
Suryadi juga menegaskan bahwa mengabaikan aspirasi masyarakat dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum. Ia mengutip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 65 ayat (1) huruf b, yang menyebutkan bahwa “kepala daerah berkewajiban memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD”.
Selain itu, Pasal 65 ayat (1) huruf c juga menegaskan kepala daerah wajib “memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat”, yang salah satunya dilakukan dengan mendengar, menyerap, dan merespons aspirasi rakyat secara langsung.
“Kalau seorang gubernur malah bersembunyi dari rakyatnya, jelas itu bentuk pengingkaran terhadap amanat Undang-Undang. Bahkan bisa dianggap melanggar Pasal 28C dan Pasal 28E UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jangan sampai Gubernur Kaltim tercatat sebagai pemimpin yang alergi terhadap demokrasi,” tegas Suryadi.(RAI)
