Indcyber.com, Samarinda – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kalimantan Timur 2025–2030 resmi dimulai, namun sorotan muncul dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), yang menilai forum strategis ini terlambat digelar.
Dalam Musrenbang yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Senin (5/5/2025), Hamas menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam perencanaan daerah, sembari tetap memberi dukungan terhadap visi pembangunan jangka menengah Gubernur Rudy Mas’ud.
“Musrenbang ini idealnya digelar di pekan kedua April. Kita harus disiplin waktu, karena ini menyangkut sinkronisasi program dari daerah hingga pusat,” ujar Hamas.
Meski begitu, DPRD Kaltim tetap mendukung program unggulan seperti pendidikan dan kesehatan gratis dalam platform GratisPol. Namun Hamas mengingatkan, tren penurunan dana bagi hasil (DBH) dari pusat bisa menghambat implementasi program-program tersebut.
“Kami bukan menolak program. Tapi dengan DBH yang menurun, fiskal kita semakin ketat. Harus realistis dalam menyusun prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Rudy Mas’ud menyoroti keterbatasan kewenangan daerah dalam mengelola kekayaan alam. Ia menilai, ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat menjadi beban yang menghambat kemandirian daerah.
“Kita butuh ruang untuk kelola potensi daerah sendiri. Sawit 3 juta hektare, tapi DBH-nya cuma Rp38 miliar? Ini timpang,” kata Rudy.
Ia bahkan mengusulkan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 agar daerah bisa lebih berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya dan memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan tantangan fiskal dan regulasi yang ketat, Musrenbang RPJMD kali ini menjadi ujian awal bagi sinkronisasi antara visi kepala daerah dan fungsi pengawasan DPRD, sekaligus momentum untuk menuntut otonomi yang lebih berkeadilan bagi Kalimantan Timur.
Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV
