SAMARINDA, indcyber.com – Pernyataan keras meluncur dari Suryadi Nata, Ketua Lembaga Aliansi Indonesia, Badan Peneliti Aset Negara, Komando Garuda Sakti Kalimantan Timur. Dengan nada tegas, ia mengecam keras tindakan represif simbolis berupa pemasangan kawat berduri di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim menjelang aksi massa 21 April 2026.
Menurut Suryadi Nata, barikade kawat berduri tersebut adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah dan aparat kepolisian telah kehilangan nurani dalam menghadapi rakyat sendiri.
Pernyataan Sikap Suryadi Nata: “Kaltim Bukan Milik Satu Keluarga!”
Suryadi Nata menegaskan bahwa pemasangan kawat berduri adalah bentuk provokasi terhadap rakyat pribumi Kaltim. Ia menyoroti tiga poin krusial yang saat ini mengancam kedaulatan masyarakat Kalimantan Timur:
1. Simbol Ketakutan Penguasa
“Pemasangan kawat berduri ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim sudah mati hati. Mereka takut menghadapi kritik, mereka takut menemui rakyatnya. Kantor Gubernur itu milik rakyat, bukan benteng pribadi penguasa!” tegas Suryadi.
2. Persekongkolan Dinasti Politik
Ia menghajar keras fenomena politisi dan tokoh adat yang seolah menutup mata dan justru mendukung terbentuknya **Dinasti Politik di Kaltim.
“Dinasti politik adalah sarang korupsi yang nyata. Ketika keuangan daerah dikelola oleh lingkaran keluarga dan jabatan strategis dikontrol oleh kelompok mereka sendiri, maka itu adalah skenario terstruktur untuk menggarong aset negara. Ini tidak boleh dibiarkan!”
3. Peringatan bagi Pemprov dan Polri
Suryadi Nata memperingatkan Polri agar tidak menjadi alat pelindung dinasti, melainkan tetap menjadi pelindung rakyat. Ia menekankan bahwa kehadiran massa pada aksi kali ini adalah untuk mengingatkan jajaran Pemerintah Provinsi bahwa masyarakat pribumi Kalimantan Timur masih ada dan memiliki kekuatan untuk melawan.
Analisis Tajam: Bahaya Laten Korupsi Keluarga
Badan Peneliti Aset Negara Komando Garuda Sakti melihat adanya upaya sistematis untuk menguasai sumber daya Kaltim melalui jalur politik kekerabatan.
Monopoli Kebijakan: Keputusan hanya akan menguntungkan kroni.
Sumbat Aspirasi: Rakyat kecil hanya dijadikan penonton di atas kekayaan tanahnya sendiri.
Peringatan Keras dari Pribumi Kaltim
Gerakan unjuk rasa hari ini adalah alarm keras bagi Pemprov Kaltim. Kami, masyarakat pribumi Kalimantan Timur, menegaskan bahwa tanah ini bukan milik satu keluarga atau segelintir elite politik!
Tuntutan mereka tegas:
Hentikan praktik politik dinasti yang merusak tatanan demokrasi di Kaltim.
Polri jangan menjadi tameng pelindung bagi penguasa yang korup; kembalilah pada fungsi melindungi rakyat, bukan melindungi kawat berduri.
Pemerintah harus membuka mata bahwa rakyat pribumi masih ada, masih mengawasi, dan tidak akan membiarkan Kaltim menjadi jarahan keluarga tertentu.
“Kami dari Aliansi Indonesia tidak akan tinggal diam. Demo ini adalah bentuk pengingat terakhir. Jangan salahkan rakyat jika amarah ini meluap karena kalian lebih memilih memasang kawat berduri daripada membuka pintu dialog,” tutup Suryadi Nata dengan tajam.
Satu Komando: Lawan Dinasti, Selamatkan Aset Kaltim.(HMS)
