Dr. Elviandri, dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) Dan H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E. (Foto: Istimewa)
INDCYBER.COM, Samarinda – Kandidat Calon Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 2, Rudy Mas’ud, menghadapi sorotan publik terkait isu dinasti politik yang terusan digaungkan, terutama karena beberapa saudaranya memegang jabatan politik penting di Provinsi Kalimantan Timur.
Rahmad Mas’ud yang merupakan salah satu saudara kandung Rudy Mas’ud yang saat ini kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Balikpapan, setelah menjabat sejak 2019.
Sementara itu, dua saudara lainnya, Hasanuddin Mas’ud atau yang kerap disapa Hamas, dan Syahariah Mas’ud, yang kini baru dilantik menjabat sebagai anggota legislatif Provinsi Kalimantan Timur, dan untuk Hasanuddin kini kembali memimpin sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam video yang tersebar di WhatsApp, Rudy menegaskan bahwa politik Indonesia bersifat demokratis, bukan monarki.
“Posisi kami dipilih rakyat, bukan ditunjuk. Jadi yang menentukan adalah rakyat, kenapa selama ini bisa terpilih,” ujarnya.
Ia mempersilahkan menanyakan ke masyarakat. Mungkin karena punya kompetensi, punya energi, punya kapasitas, dan punya kapabilitas. Ia menilai dirinya terpilih berkat kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas yang ia miliki.
“Kapasitas ini kan adalah kemampuan, kapabilitas ini adalah pengetahuan,” tukas Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024-2029.
Sementara itu, Ahli Tata Negara Associate, Prof. Dr. Elviandri SHI M.Hum, Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), yang di mintai statement tentang dinasti politik menekankan bahwa penilaian mengenai dinasti politik seharusnya dilakukan dengan demokrasi substansial, bukan prosedural.
“Jika ingin menilai dinasti politik, gunakanlah pendekatan demokrasi substansial. Jangan hanya melalui prosedur, karena hasilnya pasti benar. Namun, jika dilihat dari demokrasi substansial, belum tentu,” jelas Prof Elvi melalui sambungan via telepon, Senin Sore, 28/10/2024.
Menanggapi calon dari keluarga yang sama dengan kapabilitas yang diakui, Prof Elviandri menambahkan bahwa penentu utama dalam pemilu adalah elektabilitas, bukan kompetensi. Jika melacak akar sejarah kepemimpinan dunia tidak bisa melepaskan diri dari dinasti politik. (Adv)
Reporter : Indra | Editor : Fathur
