Shalehuddin, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. (Foto : Indra/indcyber.com)
INDCYBER.COM, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti permasalahan distribusi guru-guru di wilayahnya, khususnya di daerah-daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) serta beberapa kabupaten atau kota yang masih kekurangan tenaga pendidik.
Shalehuddin Sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengungkapkan pentingnya percepatan rekrutmen guru-guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk menutupi kekosongan tersebut.
Ia menekankan bahwa masalah kekurangan guru bukan hanya menjadi kendala di wilayah 3T, tetapi juga melanda beberapa daerah di perkotaan. Hal ini, menurutnya, menunjukkan betapa mendesaknya perbaikan dalam sistem distribusi tenaga pengajar di Kalimantan Timur.
“Distribusi guru antar wilayah di Kaltim sampai saat ini masih belum merata. Terutama di daerah 3T, tapi bukan hanya di sana, beberapa kabupaten/kota lain juga mengalami kekurangan. Ini jelas menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi kita semua, khususnya Dinas Pendidikan,” Ungkap Shalehuddin.
Lebih lanjut, Shalehuddin berharap Kepala Dinas Pendidikan atau Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas yang baru nantinya mampu menjadikan isu ini sebagai prioritas.
Menurutnya, salah satu solusi paling tepat untuk mengatasi kekurangan guru adalah dengan mempercepat rekrutmen guru melalui jalur PPPK.
“Saya pikir, ini harus menjadi program utama Kepala Dinas atau Plt Kepala Dinas ke depan. Bagaimana mereka bisa segera merekrut guru-guru PPPK sebanyak mungkin, secepat mungkin, untuk mengisi kekosongan yang ada. Karena pendidikan adalah kunci utama dalam pembangunan daerah,” tambah Shalehuddin.
Dalam pandangan Shalehuddin, peningkatan jumlah tenaga pendidik yang berkualitas akan berdampak signifikan pada peningkatan mutu pendidikan, terutama di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.
“Mendidik generasi muda harus jadi prioritas kita. Jika masalah kekurangan guru ini tidak segera ditangani, maka kualitas pendidikan, terutama di wilayah-wilayah 3T, akan semakin tertinggal. Hal ini berpotensi memperburuk kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya langkah-langkah strategis lain dari pemerintah daerah dalam mendukung program pemerataan tenaga pengajar, seperti peningkatan kesejahteraan guru dan penyediaan sarana prasarana yang memadai di sekolah-sekolah terpencil.
“Guru-guru di daerah terpencil juga perlu mendapat perhatian lebih. Kesejahteraan mereka harus diperhatikan, karena kita tidak bisa berharap mereka bisa mengajar dengan baik jika mereka sendiri menghadapi kesulitan. Selain itu, fasilitas di sekolah-sekolah di daerah terpencil harus diperbaiki, agar proses belajar mengajar bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Masalah pemerataan guru ini, menurut Shalehuddin, menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas di Kalimantan Timur.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat segera merumuskan kebijakan yang tepat guna mengatasi permasalahan ini.
“Ini bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal kualitas pendidikan. Semoga langkah-langkah strategis yang diambil bisa segera diimplementasikan, sehingga masalah kekurangan guru dapat diatasi dengan baik,” tandasnya.
Pernyataan Shalehuddin ini menegaskan bahwa distribusi guru-guru di Kalimantan Timur masih menjadi isu yang signifikan dan harus segera diatasi demi kemajuan pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan perhatian lebih.#
Reporter : Indra | Editor : Fathur | ADV
