Samarinda, Indcyber.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tak hanya menyentuh aspek fisik dan administratif, tetapi juga menyangkut pengakuan atas identitas budaya lokal. Hal inilah yang disuarakan Viktor Yuan, Anggota DPRD Kota Samarinda sekaligus Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur, usai melakukan kunjungan ke kawasan inti IKN bersama perwakilan masyarakat adat Dayak dan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Minggu (13/4/2025).
Dalam pernyataannya, Viktor menegaskan bahwa masyarakat adat Dayak tak hanya mendukung pembangunan IKN, tetapi juga aktif memperjuangkan agar pembangunan tersebut memberi ruang nyata bagi pelestarian budaya lokal. “Kami tidak ingin hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Kehadiran kawasan budaya Dayak di IKN adalah bentuk eksistensi kami sebagai bagian dari peradaban bangsa,” tegasnya.
Kunjungan ke IKN dan Balikpapan itu menurut Viktor merupakan langkah klarifikasi terhadap isu yang berkembang bahwa masyarakat adat Kalimantan menolak pembangunan ibu kota negara baru. “Kami melihat sendiri kondisi di lapangan. Masyarakat sekitar IKN hidup aman, dan mayoritas justru mendukung proses pembangunan,” katanya.
Lebih dari itu, Viktor mengungkapkan telah dilakukan komunikasi langsung dengan Otorita IKN, termasuk penyampaian aspirasi untuk penyediaan lahan seluas 10 hektare sebagai pusat kebudayaan Dayak. Kawasan ini dirancang untuk memuat fasilitas seperti lamin (rumah adat), museum mini, hingga pusat pelestarian budaya Kalimantan.
Usulan tersebut disambut baik oleh Kepala Otorita IKN, yang bahkan langsung menindaklanjutinya dengan menginstruksikan pejabat tata ruang untuk mengkaji lokasi yang dimaksud. “Kami harap dalam dua hingga tiga bulan ke depan sudah ada progres konkret,” ujar Viktor.
Ia menyebutkan, pengakuan terhadap budaya lokal dalam megaproyek nasional seperti IKN adalah bukti nyata komitmen negara dalam menjunjung keberagaman dan kearifan lokal. “Ini bukan sekadar tempat budaya, tetapi simbol peradaban Dayak di jantung Nusantara,” tambahnya.
Viktor menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa pembangunan IKN harus mencerminkan semangat keadilan, inklusivitas, dan keterlibatan aktif masyarakat lokal. “IKN bukan hanya milik pusat, tapi juga milik Kalimantan dan seluruh suku bangsa yang hidup di dalamnya,” pungkasnya.
Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV
