Indcyber.com, Kutai Timur – Wakil Bupati Kutai Timur, H. Mahyunadi, mengeluarkan peringatan keras yang membuat banyak kepala desa mulai resah. Ia menegaskan bahwa sekitar 80 kepala desa di Kutim akan segera diaudit, khususnya terkait penggunaan anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) yang nilainya mencapai miliaran rupiah setiap tahun.
Mahyunadi tidak main-main. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa dana desa adalah uang rakyat, bukan warisan pribadi atau bancakan elit desa. “Jangan coba-coba bermain dengan anggaran desa. Saya tegaskan, bila ada penyalahgunaan, kita akan tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Mahyunadi dengan nada tinggi.
Langkah audit ini disebut sebagai upaya untuk membersihkan praktik-praktik kotor yang kerap menjerat sejumlah kepala desa di Kutim. Sebab, tak sedikit laporan masyarakat yang masuk terkait dugaan mark-up proyek, program fiktif, hingga penyelewengan bantuan desa.
Mahyunadi juga mengingatkan bahwa audit ini bukan sekadar formalitas. Ia berjanji akan menggandeng inspektorat, aparat penegak hukum, hingga BPKP agar proses pemeriksaan benar-benar transparan dan tidak bisa ditutup-tutupi.
“Kalau ada kepala desa yang merasa takut, berarti ada apa-apanya. Tapi kalau merasa benar, jangan panik. Ingat, jabatan itu amanah, bukan kesempatan memperkaya diri,” tandas Mahyunadi.
Dengan nada pedas, Mahyunadi sekaligus mengirim pesan kepada seluruh kepala desa di Kutai Timur: era bermain-main dengan anggaran sudah habis. Audit besar-besaran ini dipastikan bakal membuka siapa yang benar-benar mengabdi untuk rakyat, dan siapa yang hanya menjadikan desa sebagai ladang bisnis pribadi.(red)
