Indcyber.com, BENGALON – Wakil Bupati Kutai Timur, H. Mahyunadi, melontarkan kritik tajam saat mendampingi Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudi Mas’ud, dalam kunjungan kerja meninjau lokasi longsor di Kecamatan Bengalon, yang berada tak jauh dari kawasan tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Mahyunadi menegaskan, longsor yang memutus akses vital masyarakat bukan hanya akibat faktor alam, tetapi juga dampak nyata aktivitas tambang yang masif serta lemahnya pengawasan infrastruktur jalan nasional.
“Jangan lagi menutup mata. Ini jelas ada andil aktivitas pertambangan. KPC harus bertanggung jawab, dan BBPJN Kaltim pun tidak boleh lepas tangan karena jalan ini statusnya nasional,” tegas Mahyunadi dengan suara lantang.
Ia menyoroti bahwa jalan nasional Sangatta–Bengalon adalah urat nadi masyarakat dan distribusi logistik, namun kerap rusak dan rawan longsor akibat lalu lintas berat kendaraan tambang yang melintas.
“BBPJN Kaltim tidak bisa hanya datang saat ada bencana. Mereka harus punya langkah konkret dan cepat, bukan menunggu akses masyarakat lumpuh dulu baru bertindak. Jalan ini untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan industri,” ujarnya menohok.
Mahyunadi meminta Gubernur Kaltim agar benar-benar menindak tegas pihak yang lalai, baik perusahaan tambang maupun instansi teknis.
“Kunjungan ini jangan sebatas tinjau lokasi. Harus ada kebijakan yang jelas: kalau tambang terbukti lalai, beri sanksi. Kalau BBPJN lamban, dorong percepatan. Rakyat Kutai Timur sudah bosan jadi korban,” pungkasnya.(AM)
