Samarinda, indcyber.com – Kalimantan Timur memasuki fase paling menegangkan dalam sejarah penegakan hukumnya. Laporan Relawan Prawiro Kaltim terhadap tiga kepala daerah kini menjadi sorotan luas publik. Aroma kekuasaan, dugaan kolusi, dan indikasi penumpukan kekayaan pejabat membuat masyarakat bertanya keras: siapa yang akan lebih dulu “diciduk” Kejaksaan Tinggi Kaltim?
Pertanyaan itu bukan sekadar spekulasi liar. Ia lahir dari kekecewaan publik yang telah terlalu lama menyaksikan pejabat daerah hidup mewah, membangun “kerajaan kekuasaan”, sementara hukum seolah berjalan tertatih saat menyentuh elite.
Yang membuat situasi kian panas, bola panas perkara ini disebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara (Kajari Kukar). Namun hingga kini, tidak ada satu pun informasi resmi mengenai perkembangan penanganan laporan Prawiro Kaltim tersebut.
Alih-alih mendapat kejelasan, media justru menemui tembok bisu.
Beberapa sumber pejabat di lingkungan Kajari Kukar yang dihubungi melalui pesan WhatsApp tidak mampu memberikan keterangan apa pun. Lebih mengherankan lagi, saat ditanya mengenai laporan tersebut, oknum pejabat justru bertanya balik kepada media:
“Perkaranya apa? Siapa kepala daerahnya? Minta detailnya.”
Sikap ini memunculkan tanda tanya besar di publik. Apakah laporan benar-benar ditangani? Atau justru berhenti dan stagnan di meja jaksa? Jika aparat penegak hukum sendiri tampak tidak mengetahui substansi perkara yang telah ramai diberitakan, maka wajar jika publik mencium adanya kejanggalan serius.
Seperti diberitakan sebelumnya, tiga kepala daerah yang disebut-sebut berpotensi terseret kasus hukum ini menjadi viral karena kombinasi mematikan: kekuasaan besar, dugaan penyalahgunaan wewenang, dan misteri proses hukum. Publik kini menanti satu hal sederhana namun krusial: apakah hukum benar-benar tajam ke atas, atau kembali tumpul saat berhadapan dengan penguasa?
Warga Kalimantan Timur secara terbuka menyatakan harapan agar hukum tidak lagi tebang pilih. Mereka menunggu hari ketika pejabat yang diduga berkolusi dan menumpuk kekayaan secara tidak wajar benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, bukan berlindung di balik jabatan dan jaringan kekuasaan.
Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Negeri Tenggarong belum memberikan tanggapan resmi.
Diamnya institusi penegak hukum justru memperbesar tekanan publik. Kini sorotan tertuju pada Kejati Kaltim dan Kajari Kukar. Publik menunggu jawaban, bukan keheningan.
Dan satu pertanyaan terus menggema di ruang-ruang diskusi warga: siapa yang akan lebih dulu mengenakan rompi pink?(R)
