indcyber.com – Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan stabilitas keuangan daerah tetap terjaga meski sebagian dana transfer dari pemerintah pusat masih dalam proses pencairan. Dari total hak transfer Rp1,06 triliun, sebesar Rp453 miliar dijadwalkan segera masuk ke kas daerah, sementara sisanya sekitar Rp600 hingga Rp700 miliar terus dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan.
Memasuki hari-hari terakhir tahun anggaran 2025, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak meninggalkan tunggakan pembayaran apa pun. Hal itu disampaikannya usai meresmikan Jembatan Pendamping Tenggarong, Selasa sore (23/12/2025).
“Dalam rapat tadi pagi disampaikan, seharusnya sampai akhir tahun ini Pemkab Kukar menerima transfer dari pusat Rp1,06 triliun,” ujar Aulia.
Menurutnya, dana Rp453 miliar sudah terjadwal masuk dalam waktu dekat. Sementara dana sisanya masih dalam tahapan proses administrasi di pusat dan terus diupayakan melalui komunikasi intensif.
“Masih ada hari kerja. Kami terus mengoptimalkan komunikasi dengan Kementerian Keuangan, bersurat dan menyampaikan kondisi daerah,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi apabila dana transfer belum sepenuhnya cair hingga tutup tahun, Pemkab Kukar telah menyiapkan sejumlah skema pengamanan fiskal. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pinjaman jangka pendek ke Bankaltimtara.
Namun Aulia menekankan, opsi tersebut bukan karena kondisi defisit anggaran. Pinjaman jangka pendek hanya akan digunakan jika terjadi penundaan transfer dana dari pusat.
“Dan itu sifatnya sementara,” katanya.
Sebagai jaminan, Pemkab Kukar menggunakan Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait dana transfer yang menjadi hak daerah. Ketika dana tersebut cair, pembayaran akan langsung disalurkan ke pihak bank. Skema ini dirancang agar tidak ada, atau seminimal mungkin, pihak yang dirugikan—terutama rekanan dan pihak ketiga.
Aulia juga mengungkapkan, hingga saat ini realisasi APBD Kukar 2025 telah melampaui angka 85 persen. Ia optimistis capaian tersebut masih akan meningkat hingga akhir tahun anggaran.
“Kami pastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan, serta kewajiban daerah diselesaikan tanpa meninggalkan beban di akhir tahun,” pungkasnya. (*)
