Indcyber.com , Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 berjalan transparan, inklusif, dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Melalui sinergi antardinas—mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil hingga DPRD—berbagai aspek teknis dan sosial dalam PPDB dibahas mendalam dalam rapat koordinasi pada Senin (14/4/2025) di Gedung DPRD Kota Samarinda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyampaikan bahwa PPDB tahun ini bukan sekadar proses administrasi, tapi bagian dari upaya besar pemerataan akses pendidikan. “Kami tidak hanya bicara soal zonasi atau seleksi, tapi juga bagaimana memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu dan yang berasal dari wilayah pinggiran tetap punya peluang sekolah,” ujarnya.
Empat jalur penerimaan tetap diberlakukan, yakni zonasi domisili, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Namun lebih dari itu, Pemkot juga menyiapkan langkah terobosan melalui Sekolah Rakyat berbasis asrama, program nasional yang kini diadopsi daerah dengan skema lokal.
Tahun ini, sebanyak 100 siswa SMP dan SMA ditargetkan masuk dalam program Sekolah Rakyat. “Kami sudah siapkan fasilitas sementara di Yayasan Melati, lengkap dengan kebutuhan dasar siswa. Ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi ekosistem belajar yang kami bangun dari nol,” jelas Sri Puji.
Dana awal sebesar Rp2,5 miliar telah dialokasikan, termasuk untuk merekrut pengajar profesional non-ASN yang akan fokus mendampingi siswa secara intensif. Ini menjadi langkah penting untuk menciptakan ruang belajar yang berkelanjutan bagi anak-anak yang selama ini sulit menjangkau pendidikan formal berkualitas.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, memastikan kesiapan teknis telah matang. Mulai dari pemetaan jumlah lulusan SD-SMP, kapasitas rombongan belajar, hingga kesiapan sekolah-sekolah unggulan seperti SMP Negeri 16 yang akan membuka seleksi lebih awal karena keterbatasan kuota. “Bagi yang tidak tertampung, kami sudah siapkan jalur alih ke SMPN 50 sebagai penyangga,” ucapnya.
Tak kalah penting adalah peran Dinas Sosial dalam menjamin validitas data jalur afirmasi. “Kami pastikan anak-anak dari kelompok rentan benar-benar tersaring lewat basis data yang solid,” kata PLT Kadinsos Samarinda, Achmad Fauzi Irawan.
Dalam hal verifikasi domisili, Disdukcapil juga ambil bagian. Kepala Disdukcapil, Eko Suprayetno, menyatakan, “Kami ingin PPDB ini bersih dari manipulasi alamat. Sistem data kami sudah terintegrasi, dan akan terus kami perkuat.”
Di balik seluruh kesiapan itu, DPRD Samarinda menekankan pentingnya peran serta masyarakat. Wakil Ketua DPRD, Celni Pita Sari dan Ketua Komisi IV, Novan Syahroni Pasie, sepakat bahwa edukasi publik menjadi kunci utama. “Masyarakat harus diajak memahami bahwa pilihan sekolah bukan soal gengsi, tapi soal kesiapan anak dan aksesibilitas,” ujar Novan.
Dengan kolaborasi yang terjalin erat antarorganisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, dan elemen masyarakat, Pemkot Samarinda menegaskan bahwa PPDB 2025 bukan sekadar rutinitas tahunan—melainkan langkah nyata menuju keadilan pendidikan.
Reporter : Fathur | Editor : Awang | ADV
