Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda , Ronal Stephen Lonteng, (Foto : Fathur/indcyber.com)
Indcyber.com, Samarinda – Komisi I DPRD Kota Samarinda mulai menggeber langkah awal pembahasan target kinerja tahun 2025 dengan menggelar Hearing Silaturahmi bersama mitra kerja dari OPD, Rabu (16/4/2025). Dalam forum yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Gedung DPRD itu, sejumlah isu strategis mencuat, mulai dari kekurangan personel Satpol PP hingga ketertiban administrasi ormas di bawah naungan Kesbangpol.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda , Ronal Stephen Lonteng, didampingi Ketua Komisi I Samri Shaputra, serta dua anggota lainnya, Suparno dan Aris Mulyanata. Hadir sebagai mitra kerja yakni perwakilan dari Satpol PP dan Kesbangpol Kota Samarinda.
Dalam forum tersebut, Satpol PP secara terbuka menyampaikan tantangan mereka di lapangan, terutama terkait jumlah personel yang dinilai belum ideal. Dengan hanya sekitar 400 petugas, dinilai belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan pengawasan dan penegakan peraturan daerah di kota yang terus berkembang ini.
“Kami butuh dukungan DPRD untuk menyuarakan kebutuhan ini ke OPD terkait, baik untuk penambahan pegawai maupun anggaran,” ujar Herri Herdany, Kabid Penegakan Hukum Satpol PP.
Tak hanya kuantitas, Komisi I juga menyoroti aspek kualitas. Ronal menekankan pentingnya pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas personel agar penegakan aturan tidak hanya keras, tetapi juga cerdas dan profesional.
Usai kegiatan, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menjelaskan kepada media bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal yang penting dalam menyusun arah kerja bersama antara legislatif dan eksekutif.
“Pertemuan ini bukan sekadar formalitas, tapi langkah awal untuk menyatukan visi antara DPRD dan OPD demi pencapaian target kinerja 2025 yang lebih terukur dan realistis,” ujarnya kepada wartawan.
Sementara itu, dari pihak Kesbangpol, perhatian tertuju pada perlunya penataan ulang administrasi ormas di Samarinda. Sekretaris Badan Kesbangpol, Miftahurrizqa, menyampaikan urgensi registrasi ulang organisasi masyarakat sebagai langkah tertib data dan pengawasan.
“Harus ada basis data yang rapi, agar kita bisa tahu ormas mana yang aktif, legal, dan mana yang perlu ditertibkan,” katanya.
Menariknya, isu seleksi Paskibraka juga ikut menjadi sorotan. Ronal meminta proses seleksi dilakukan secara transparan dan berbasis indikator objektif. “Jangan sampai muncul kesan pilih kasih. Kita butuh generasi muda yang terpilih karena kemampuan, bukan karena kedekatan,” tegasnya.
Hearing ini menjadi momentum awal Komisi I untuk memperkuat sinergi dengan OPD dan mendorong pencapaian target kinerja 2025 yang lebih terukur. “Dengan komunikasi yang terbuka, kita bisa benahi banyak hal. Tujuannya jelas: pelayanan publik yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan warga,” tutup Ronal.
Reporter : Fathur | Editor : Awang | ADV
