Indcyber.com, Samarinda – Transformasi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai pusat pemerintahan nasional melalui pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membutuhkan perhatian serius terhadap pemerataan pembangunan. Hal itu ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, yang menilai pembangunan infrastruktur tak boleh terpusat hanya di kawasan inti IKN.
Dalam keterangannya, Samsun menyampaikan bahwa konektivitas dan aksesibilitas lintas wilayah menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan IKN sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kaltim.
“Pembangunan infrastruktur harus menyentuh seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan. Kita bicara bukan cuma jalan dan gedung, tetapi juga listrik, telekomunikasi, dan layanan dasar lainnya,” ungkapnya.
Samsun menggarisbawahi bahwa proses pemindahan ibu kota harus dibarengi dengan strategi pembangunan yang inklusif agar tak menciptakan ketimpangan baru antara kawasan IKN dan daerah penyangga di sekitarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peralihan ekonomi Kaltim dari ketergantungan terhadap sektor tambang menuju sektor yang lebih berkelanjutan. Sektor pertanian, menurutnya, menjadi salah satu solusi yang patut diperkuat.
“Kita harus berani mulai berinvestasi di sektor-sektor yang ramah lingkungan dan tahan terhadap gejolak global. Pertanian adalah contoh konkret yang punya potensi besar jika dikelola dengan serius,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merancang kebijakan yang berpihak pada pengembangan sektor produktif, sebagai upaya menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya tahan ekonomi jangka panjang.
“IKN harus menjadi momentum percepatan pemerataan, bukan malah memperlebar jurang kesenjangan. Infrastruktur merata dan ekonomi yang terdiversifikasi adalah fondasi penting untuk masa depan Kaltim,” tandasnya.
Muhammad Samsun optimistis bahwa dengan visi pembangunan yang holistik dan partisipatif, Kalimantan Timur dapat menjawab tantangan baru sebagai rumah bagi pusat pemerintahan Indonesia yang modern dan berkeadilan.
Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV
