Legislator DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fahruddin, (Foto: Fathur/indcyber.com).
Indcyber.com, Samarinda – Legislator DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fahruddin, menyerukan perlunya reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kaltim. Menurutnya, sudah saatnya masyarakat lokal diberi ruang lebih besar dalam mengelola kekayaan alam daerahnya sendiri.
Dalam keterangannya pada Senin (12/5/2025), pria yang akrab disapa Ayub itu menilai ketimpangan akses terhadap hasil SDA semakin nyata. Di tengah kekayaan tambang dan energi yang melimpah, masyarakat justru kerap hanya menjadi buruh di tanah sendiri, sementara keuntungan terbesar dinikmati oleh segelintir korporasi besar.
“Sudah terlalu lama masyarakat hanya menjadi penonton. Kita butuh sistem yang adil dan berpihak pada rakyat. Rakyat Kaltim harus ikut serta dalam siklus produksi, distribusi, dan pengelolaan kekayaan alamnya sendiri,” ujarnya.
Ayub mendorong agar Pemprov Kaltim bersama DPRD segera menyusun regulasi yang memungkinkan pelibatan aktif warga lokal dalam sektor-sektor strategis, seperti pertambangan, migas, dan kehutanan. Menurutnya, pelibatan tersebut tak hanya akan mendorong pemerataan ekonomi, tetapi juga membangun kedaulatan daerah dalam mengelola sumber daya.
Ia juga menyoroti lemahnya dampak sosial dari investasi sektor ekstraktif. “Selama ini kebijakan kita lebih mengakomodasi kepentingan pemodal besar, sementara rakyat lokal belum benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.
Ayub mengajak semua pemangku kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, serta pelaku usaha, untuk menyusun ulang peta pembangunan ekonomi yang tidak hanya pro-investasi, tapi juga pro-rakyat dan berkelanjutan.
“Jika benar ingin membangun Kalimantan Timur, maka kesejahteraan rakyat harus menjadi porosnya, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi yang masuk,” tutupnya.
Reporter : Fathur | Editor : Awang | ADV
