INDCYBER.COM, SAMARINDA -Mencuatnya pemberitaan di media cetak terbesar di Kaltim beberapa waktu yang lalu terkait dugaan oknum anggota DPRD Kaltim menerima fee dari proyek Multi Years Contrak (MYC)dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kaltim kepada sejumlah oknum DPRD Kaltim senilai Rp 8 Miliar, mendapat tanggapan serius dari anggota Komisi II DPRD Kaltim H Muspandi.
Dalam hal yang serius ini Muspandi mengatakan pemberitaan ini harus ditelusuri dari mana asal sumbernya dan siapa oknum anggota DPRD Kaltim yang telah menerima fee serta telah menjual 55 anggota DPRD Kaltim dengan menyebutkan menerima fee dari proyek MYC.
“Ini pemberitaan yang sudah meresahkan karena berita itu hingga saat ini tidak ada ujungnya, saya minta kepada Badan Kehormatan untuk bekerja maksimal untuk menuntaskan permasalahan ini,”ujar Muspandi kepada indcyber.com usai menghadiri rapat Paripurna ke 15 si Gedung Utama DPRD Kaltim, Selasa (11/6/2019).
Selain itu Muspandi juga menyarankan agar BK memanggil siapa pembuat berita tersebut untuk diklarifikasi kebenarannya serta memanggil oknum DPRD Kaltim yang telah menjual lembaga ini dengan mengatakan telah menerima gratifikasi.
“Panggil siapa penulis berita tersebut untuk diklarifikasi kebenarannya serta panggil itu oknum yang telah menjual nama 55 anggota DPRD Kaltim dengan mengatakan menerima fee yang proyek tahun jamak senilai Rp 8 Miliar, jelas saya tidak terimalah karena saya tidak merasakan menerimanya fee tersebut, “tegas Politisi PAN ini.
Lembaga DPRD Kaltim ini mampu badan yang khusus menangani kasus anggota DPRD Kaltim yang telah melanggar kode etik.
“Permasalahan ini kita serahkan sepenuhnya kepada BK biar mereka yang urusnya karena BK lah yang menangani jika ada anggota DPRD Kaltim yang melanggar kode etik dan saya berharap BK bekerja serius dalam permasalahan ini dilakukan sisa masa jabatan, “pungkasnya. (advertorial /sp).
