Samarinda, indcyber.com — Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 memukul keras kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dampaknya langsung terasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim yang kini hanya mengantongi anggaran di bawah Rp 1 triliun, jauh merosot dibanding tahun-tahun sebelumnya yang stabil berada di kisaran Rp 2–4 triliun.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa kondisi ini bukan hanya sekadar pengurangan angka di atas kertas, tetapi berdampak langsung pada banyak proyek yang sudah direncanakan.
“Banyak proyek pembangunan dan pemeliharaan harus dievaluasi ulang, bahkan ada yang terpaksa ditunda. Angka penurunan ini terlalu signifikan untuk tidak memengaruhi layanan publik,” tegasnya.
Proyek Jalan, Jembatan, hingga Infrastruktur Dasar Terancam Tertunda
Dengan anggaran yang terpangkas drastis, sejumlah proyek strategis seperti peningkatan jalan provinsi, perbaikan jembatan, serta penyediaan infrastruktur dasar dipastikan mengalami penyesuaian. PUPR Kaltim kini harus menyusun ulang prioritas agar anggaran yang terbatas tetap dapat menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Sejumlah kritikus menyayangkan kebijakan pemangkasan TKD yang dianggap tidak memperhitungkan kemampuan daerah untuk menjaga kualitas layanan publik. “Efisiensi fiskal di tingkat pusat jangan sampai mengorbankan kebutuhan masyarakat daerah,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Kebijakan Efisiensi Pusat, Beban Berat di Daerah
Pemerintah pusat mengklaim pemangkasan TKD sebagai langkah menjaga kesehatan fiskal nasional. Namun bagi daerah seperti Kaltim, yang memiliki bentang wilayah luas dan kebutuhan infrastruktur besar, kebijakan ini menghadirkan tantangan berat.
TKD selama ini menjadi penopang utama pembangunan fisik daerah, termasuk Kaltim yang masih membutuhkan pembenahan jaringan jalan di wilayah pedalaman dan akses pelayanan dasar di sejumlah kecamatan.
Apa Strategi Mitigasi Pemprov Kaltim?
Pertanyaan besar muncul: apakah Pemprov Kaltim sudah punya strategi mitigasi? Sejumlah opsi mengemuka:
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, termasuk sektor-sektor potensial seperti pertambangan, perkebunan, dan pariwisata.
Memprioritaskan proyek vital, terutama yang berkaitan langsung dengan layanan dasar masyarakat seperti jalan penghubung antar-wilayah, perbaikan jembatan rawan, hingga penyediaan air bersih.
Menunda proyek non-urgent agar alokasi anggaran yang terbatas fokus pada kebutuhan paling mendesak.
Mendorong skema pendanaan alternatif, termasuk kerja sama dengan pihak swasta melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha).
Pemprov Kaltim disebut sedang menyusun strategi menyeluruh untuk memastikan layanan publik tidak kolaps akibat pemotongan anggaran besar-besaran ini.
Kaltim Dihadapkan pada Tantangan Serius
Dengan rencana Ibu Kota Nusantara (IKN) yang juga membutuhkan konektivitas dan dukungan infrastruktur, penurunan anggaran PUPR ini bisa menjadi hambatan signifikan. Tanpa mitigasi yang matang, masyarakatlah yang akan merasakan langsung dampaknya — dari jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki hingga layanan dasar yang melambat.
Pemprov Kaltim kini berada di titik krusial untuk menunjukkan kemampuan adaptasi fiskal dan strategi pembangunan yang lebih cermat di tengah tekanan anggaran tahun depan.(adv)
