SAMARINDA, indcyber.com – Di tengah seruan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran negara, publik Kalimantan Timur kini menyoroti kebijakan pengadaan mobil dinas mewah bagi Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Pengadaan kendaraan operasional senilai Rp8,7 miliar tersebut dianggap kontras dengan kondisi infrastruktur daerah yang masih memerlukan penanganan serius.
Sentilan Presiden: “Saya Saja Pakai Maung”
Dalam sebuah pertemuan tertutup yang rekamannya beredar luas, Presiden Prabowo Subianto secara spesifik menyentil adanya pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran hingga Rp8 miliar untuk satu unit mobil dinas gubernur.
“Ada pemerintah daerah beli mobil dinas gubernur 8 M. Saya Presiden Republik Indonesia pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya mungkin 1 M, tapi tidak sampai 8 M,” tegas Prabowo dalam video tersebut.
Meski tidak menyebut nama secara eksplisit, angka yang disebutkan sangat identik dengan nilai pengadaan mobil dinas jenis high-end yang kini digunakan di lingkungan Pemprov Kaltim.
Daftar Kritik Publik: Antara Kemewahan dan Jembatan Rusak
Kebijakan ini memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan adalah:
* Minimnya Sensitivitas Sosial: Pengadaan mobil miliaran rupiah di tengah perjuangan rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dinilai menunjukkan gaya kepemimpinan yang kurang berempati.
* Abaikan Infrastruktur Dasar: Prabowo sempat menyinggung banyaknya jembatan desa dan jalan di daerah yang rusak, di mana rakyat harus berteriak dan Presiden harus turun tangan karena pemerintah daerah seolah “tutup mata” demi fasilitas mewah.
* Kontradiksi Visi Efisiensi: Langkah Rudy Mas’ud dinilai bertolak belakang dengan semangat penghematan anggaran yang sedang digaungkan oleh pemerintah pusat.
Tuntutan Transparansi dan Efisiensi
Publik menuntut agar pemerintah provinsi lebih transparan mengenai urgensi pengadaan tersebut. “Apakah tidak ada opsi kendaraan yang lebih murah namun tetap representatif? Mengapa harus menyentuh angka hampir 9 miliar di saat masih banyak sekolah dan fasilitas kesehatan di pelosok Kaltim yang memprihatinkan?” ujar salah satu aktivis kebijakan publik setempat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov Kaltim belum memberikan pernyataan resmi terbaru terkait singgungan Presiden yang viral tersebut. Namun, desakan untuk mengevaluasi kembali gaya hidup pejabat daerah terus menguat, seiring dengan janji Presiden Prabowo untuk mengaudit setiap pengeluaran daerah yang dianggap tidak efisien.
Analisis Redaksi: Kepemimpinan bukan hanya soal fasilitas, tapi soal keteladanan. Jika Presiden saja memilih produk lokal yang lebih ekonomis, langkah Gubernur Kaltim ini tentu menjadi ujian berat bagi citra politiknya di mata warga Kalimantan Timur.( Marthin)
