Dalam pertemuan, Ketua Komisi I DPRD, H. Samri Shaputra, menegaskan bahwa Pemkot berkomitmen memenuhi hak warga yang terdampak pembangunan.
SAMARINDA , Indcyber.com — Komisi I DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan proyek pembangunan drainase yang bertujuan mengendalikan banjir di Kota Samarinda. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya lahan milik warga yang terdampak langsung oleh proyek pemerintah tersebut.
Penekanan itu mengemuka dalam pertemuan yang melibatkan Pemerintah Kota Samarinda, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama pemilik lahan terdampak. Selasa (20/01/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, H. Samri Shaputra, mengatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah kota memiliki itikad baik untuk memperhatikan dan memenuhi hak-hak masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan.
Ia menyebutkan, hasil pertemuan tersebut menyepakati bahwa pemerintah kota akan memberikan beberapa opsi penyelesaian, di antaranya melalui pembebasan lahan atau mekanisme tukar guling (tukar lahan) dengan nilai yang setara dengan lahan milik warga.
Saat ini, Dinas PU diminta untuk menyusun telaahan teknis terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Wali Kota Samarinda guna mendapatkan persetujuan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Lahan yang dimaksud merupakan lahan milik masyarakat yang berada pada jalur pembangunan drainase pengendali banjir. Secara teknis, jalur tersebut harus dilalui karena aliran air harus dibuat lurus mengikuti alur sungai.
Samri menegaskan bahwa pemilik lahan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghambat program pemerintah. Namun, warga hanya meminta agar hak atas lahan yang dimilikinya dapat dipenuhi secara adil.
Selain itu, pemilik lahan juga menjelaskan bahwa saat lahan tersebut dibeli, awalnya tidak terdapat parit atau alur sungai. Namun akibat proses alami aliran air dan abrasi, kemudian terbentuk alur air kecil yang kini tampak seperti sungai atau parit.
Penulis : Fathur | Editor: Awang
