Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim di Gedung Utama (B), Jumat (12/9/2025). Foto: Indra.
Indcyber.com, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji, M.Si, menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran perusahaan daerah. Hal ini disampaikan usai Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim, Jumat (12/9/2025).
Menurut Seno, setiap penggunaan dana oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib melibatkan DPRD sebagai bentuk kontrol dan akuntabilitas publik.
“Setiap rupiah yang digunakan perusda harus melalui persetujuan DPRD, karena itu amanat undang-undang,” ujarnya tegas.
Ia juga menyoroti masih adanya persoalan piutang di PT Migas Mandiri Pratama (MMP). Masalah ini muncul akibat tertahannya Participating Interest (PI) oleh Pertamina, sementara pemerintah daerah tetap diwajibkan membayar pajak. Kondisi tersebut menimbulkan beban keuangan hingga setara Rp100 miliar.
“Percuma kita punya PI tapi tidak bisa dicairkan. Sementara pajaknya harus dibayar. Ini yang membuat piutang terus bertambah,” jelasnya. Seno menegaskan pihaknya akan melayangkan protes resmi kepada Pertamina dan melibatkan KPK agar masalah segera dituntaskan.
Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa Direktur Utama Badan Minyak dan Gas Bumi (BMP) telah diumumkan. Ia berharap direksi baru mampu menyusun rencana kerja yang solid untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski juga menyinggung pemangkasan dana transfer dari pusat hingga Rp500 miliar, Seno menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan keuangan daerah tetap dikelola dengan transparan dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Reporter: Indra | Editor: Fathur
