SAMARINDA,INDCYBER.COM– DPRD Kaltim masih menyimpan unek-unek soal proses seleksi para calon Komisaris dan Direksi BUMD. Diketahui, tim Pansel sudah merampungkan tahapan seleksi dan akan menyerahkan nama-nama calon ke Gubernur Isran Noor.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan, Komisi II DPRD Kaltim akan terus bersikap kritis pada pemerintah, khususnya atas seleksi seluruh petinggi BUMD Kaltim.
Tyo mengatakan Komisi II tidak dilibatkan sejak awal pelaksanaan seleksi.
“Komisi II terus mengkritisi apa yang dilakukan pemerintah, bahwa pemerintah melakukan seleksi melalui tim Pansel (Panitia Seleksi, red),” ucapnya saat dikonfirmasi via pesan WhatsAppnya, Minggu (2/5/2021)
Dia menyebut, Komisi II juga telah melaksanakan rapat untuk meminta profiling serta CV dari masing-masing calon pendaftar Komisaris dan Direksi BUMD Kaltim. Itu dilakukan untuk mengetahui rekam jejak calon pimpinan yang akan duduk di kursi perusahaan berplat merah tersebut.
“Kita lakukan rapat minta profiling dari masing-masing kandidat. Kita minta CV dan rekam jejaknya. Kenapa? Supaya keterbukaan informasi pada masyarakat. Juga agar kita tahu sebenarnya yang dipilih ini siapa saja. Mungkin pemerintah dan tim Pansel tidak mengerti. Misalnya pernah tersangkut kasus korupsi atau apa, supaya pemerintah juga bisa mendengarkan dari sisi kita,” bebernya.
Politisi Partai Golkar ini mengakui, Komisi II DPRD Kaltim fungsinya hanya sebagai monitoring. Namun, dia mengingatkan pada tim Pansel dan Pemprov Kaltim, untuk dapat memilih orang yang layak dan pantas untuk duduk sebagai Komisaris dan Direksi BUMD Kaltim.
“Pak Gub punya kewenangan full untuk menentukan siapa direksinya. Memang sudah ada nama-nama yang disodorkan kepada Gubernur. Bukan pada Komisi II, karena fungsi Komisi II tetap selaku monitoring dan sampai saat ini kita terus menyuarakan, supaya kita dilibatkan. Walaupun secara aturan kita tidak bisa dilibatkan langsung. Tapi setidaknya ya pada saat seleksi akan diumumkan, kita dikasih tahu,” terangnya.
“Nanti kita hearing dulu before-after-nya . Kita mau lihat program strategi dan sebagainya. Tapi kalau tidak bisa, ya apa boleh buat,” timpalnya.
Nidya mengatakan, pihaknya akan menunggu hasil penetapan nama-nama Komisaris dan Direksi BUMD Kaltim.
“Kita tunggu setelah itu ditetapkan, kita akan hearing, kita panggil. Kita minta jelaskan kondisinya seperti apa, sebelum dia menjabat dia punya strategi bisnis, dong. Kalau sudah ada nanti kita lihat pelaksanaannya 6 bulan, kita review. Tapi kalau misalnya 3 sampai 6 bulan tidak ada progres, ya mohon maaf. Pemerintah harus buat komitmen, pakta integritas. Setahun tidak ada progresnya, anda siap mundur. Harapan kita begitu,” katanya.
Dia menyayangkan jika sosok terpilih bukan berasal dari pebisnis.
“Justru kita minta profiling sampai ini belum dapat, sehingga dugaan masyarakat bahwa mereka bukan pebisnis, bukan bidangnya. Paling penting adalah yang punya integritas, karena kemampuan para petinggi Perusda dari jaman dulu sampai sekarang, saya lihat gelarnya banyak. Cuma yang nurani bisnis yang baik mengelola aset daerah ini yang penting. Sehingga saya sampaikan, ingat yang anda kelola ini adalah uang rakyat yang diputar,” pungkasnya.
