www.indcyber.com, SAMARINDA – Seskab Kutai Timur (Kutim) Irawansyah menegaskan usulan Kutim dalam Musrenbangkab masih dalam tahap pembahasan di Musrenbangprov RKPD 2020 oleh Pemprov Kaltim melalui Bappeda Kaltim dan Bappenas RI. Dirinya berharap usulan skala prioritas dapat diakomodir.
“Masih dalam pembahasan internal Bappeda. Hasilnya belum final masih diverifikasi dalam skala prioritas perencanaan pembangunan daerah (PPD). Kita menunggu saja hasilnya kedepan,” jelasnya saat ditemui dalam kegiatan Musrenbangprov di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (10/4/2019).
Irawansyah menambahkan Musrenbangprov merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Terutama untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan arahan narsum dari Bappenas RI diwakili oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan yaitu Subandi ada 4 hal penting.
“Sinergi antar semua tingkat pemerintahan, musrenbangprov difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan dalam mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. Pentingnya memastikan mitigasi (risiko bencana) dan perubahan iklim dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis dan penajaman program dan proyek dan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi program kegiatan. Serta penguatan integrasi pendanaan baik antara APBN dan APBD termasuk DAK dan sumber pendapatan lainnya,” jelasnya.
Senada, Kepala Bappeda Kutim Edward Azran belum bisa berkomentar banyak karena masih menunggu hasil final verifikasi. Yakni menunggu hasilnya oleh Bappenas RI dan Bappeda Kaltim.
“Total usulan yang masuk ke OPD Provinsi sebanyak 670 usulan. Sekitar 77 persen usulan sudah diverifikasi oleh Bappeda Provinsi,” kata Edward saat melaporkan data dari Bappenas RI.
Ditambahkan Edward, ada 267 usulan dalam Rakortekrenbang Kaltim dibahas dan 22,8 persen diantaranya disetujui. Untuk usulan yang diajukan oleh OPD Kabupaten/Kota sebanyak 1.314 usulan.
“49 persen telah diverifikasi Bappeda Provinsi. Sekitar 5,8 persen usulan telah diverifikasi Ditjen Bina Bangda Kemendagri. Sementara 82 Usulan dibahas dalam Rakortekrenbang 2019 dan belum ada yang disetujui,” tutupnya. (hms13)
