Samarinda, indcyber.com – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, meminta seluruh perusahaan pertambangan batu bara yang beroperasi di wilayah Kaltim untuk melaporkan secara resmi rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), serta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Langkah ini dinilai penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih program antara perusahaan dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Kita perlu sinergi dengan perusahaan. Kami minta agar perusahaan melaporkan apa rencana PPM-nya ke depan. Kita sejalan dan tidak saling tumpang tindih,” tegas Seno Aji saat memberikan arahan pada kegiatan Konsultasi Publik Blueprint PPM di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Menurut Seno Aji, apabila perusahaan menjalankan program PPM dan CSR secara mandiri tanpa koordinasi, maka potensi tumpang tindih dengan program pemerintah sangat terbuka. Salah satu contoh, ketika perusahaan memberikan program beasiswa kepada anak-anak di sekitar wilayah tambang, sementara di saat yang sama Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran besar untuk sektor pendidikan.
“Untuk tahun 2026 saja, Pemprov Kaltim mengalokasikan sekitar Rp1,4 triliun untuk Program Gratispol Pendidikan, mulai dari jenjang SMA/SMK hingga S3,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perusahaan tidak harus selalu menyalurkan bantuan dalam bentuk beasiswa. Bentuk kontribusi lain yang tak kalah penting adalah pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan atau sudah tidak layak di sekitar area tambang.
“Pendidikan salah satunya adalah sarana dan prasarana. Sekolah-sekolah rusak di ring 1, ring 2, dan ring 3 bisa menjadi tanggung jawab perusahaan,” harapnya.
Wagub menegaskan bahwa sudah semestinya keberadaan perusahaan membawa manfaat yang luas, tidak hanya bagi perusahaan dan karyawannya, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya.
Selain sektor pendidikan, Seno Aji juga menaruh harapan besar terhadap kontribusi perusahaan dan Forum PPM dalam mendukung pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
“Perusahaan harus hadir sebagai bagian dari solusi. Kehadiran mereka harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” tutupnya.(adv)
