Samarinda, indcyber.com — Laporan organisasi masyarakat Prawiro Kaltim (Relawan Prabowo) terhadap tiga kepala daerah di Kalimantan Timur kini memasuki babak yang lebih serius. Setelah resmi dikirimkan ke Jaksa Agung Muda, kini “bola panas” berada di meja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan hukum.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, S.H., M.H, membenarkan bahwa laporan tersebut telah diterima dan sedang dalam proses telaah oleh Bidang Pidana Khusus (Pidsus).
“Betul, surat laporan sudah masuk dan saat ini sedang dalam proses telaah awal di Bidang Pidsus Kejati Kaltim,” tegas Toni Yuswanto.
Prawiro Kaltim Serahkan Bukti dan Dokumen Pelanggaran
Prawiro Kaltim telah dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam pertemuan dengan tim Pidsus, mereka menyerahkan tumpukan dokumen yang berisi:
1.data teknis proyek,
2.laporan kegiatan lapangan,
3. hasil kajian dan temuan dugaan pelanggaran,
4. keterangan masyarakat,
5. serta dokumen paket kegiatan pemerintahan.
Dugaan kuat yang mereka laporkan berkaitan dengan:
proyek pembangunan yang dinilai tidak sesuai kontrak,
penggunaan dana hibah dan bansos yang dianggap tidak transparan,
belanja modal yang diduga bermasalah,
serta indikasi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah.
Sekretaris Prawiro Kaltim, Achmad Jayansyah, menegaskan bahwa laporan mereka bukan sekadar opini.
“Saya sudah memberikan keterangan lengkap dan membawa bukti fisik. Negara tidak boleh diam saat ada potensi kerugian keuangan negara,” tegasnya.
Kejati: Diproses Sesuai Mekanisme, Termasuk Kemungkinan Dilimpahkan ke Kejari
Kejati Kaltim memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar pemeriksaan awal.
“Laporan sedang diverifikasi. Hasil telaah akan menentukan apakah perkara ditangani langsung oleh Kejati atau dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri terkait. Saat ini masih tahap pemetaan awal,” jelas Toni.
Kejati belum dapat mengungkap nama daerah atau kepala daerah yang dilaporkan karena proses masih berada di fase praverifikasi.
Namun Toni menegaskan bahwa laporan dari masyarakat yang menyangkut indikasi kerugian negara selalu menjadi prioritas penanganan Pidsus.
Poin-Poin Dugaan Pelanggaran yang Sedang Ditelaah
Dokumen yang diserahkan ormas tersebut mencakup dugaan pelanggaran yang dapat berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi, antara lain:
Proyek fisik yang tidak sesuai spesifikasi, volume, atau kualitas pekerjaan.
Penyaluran dana hibah dan bansos yang dianggap tidak transparan dan tidak tepat sasaran.
Belanja modal daerah yang diduga tidak sesuai standar prosedur dan ketentuan penganggaran.
Jika dalam telaah ditemukan unsur yang mengarah pada tindak pidana, maka kasus akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan resmi.
Bola Kini di Tangan Kejati
Laporan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tiga kepala daerah aktif di Kalimantan Timur. Dengan bukti yang sudah diserahkan, kini masyarakat menunggu apakah telaah Pidsus akan berlanjut menjadi penyelidikan atau bahkan penyidikan.
Kejati menegaskan proses hukum tidak dapat diintervensi pihak mana pun.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi Kejati Kaltim dalam memastikan penanganan dugaan korupsi berjalan transparan dan tidak pandang bulu.(R)
