MUARA JAWA, indcyber.com – Tragedi hitam kembali mencoreng dunia pelayaran domestik. Kawasan perairan Kayu Mati, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi saksi bisu hantaman keras antara dua raksasa logistik: KM Meratus Konawe dan KM Spil Ratna. Akibat insiden fatal ini, sedikitnya 8 kontainer berisi komoditas logistik tercebur ke sungai, menciptakan ancaman jalur navigasi dan kerugian material yang masif.
Namun, ini bukan sekadar kecelakaan laut biasa. Ini adalah tamparan keras bagi otoritas keselamatan pelayaran yang diduga menutup mata terhadap potensi bahaya di jalur padat tersebut.
Kronologi Singkat: Senggolan Maut di Jalur Sempit
Menurut informasi lapangan yang berhasil dihimpun, kedua kapal kontainer berukuran besar ini terlibat ruang gerak terbatas di kawasan Kayu Mati. Diduga akibat salah satu kapal mengabaikan International Regulations for Preventing Collisions at Sea (P2TL) atau Aturan Tabrakan di Laut, benturan hebat tidak dapat dihindarkan.
Hantaman lambung kapal membuat keseimbangan goyah, mengakibatkan 8 kontainer lepas dari lashing (pengikat) dan terjun bebas ke dalam sungai. Saat ini, kontainer-kontainer tersebut mengapung bagai “bom waktu” yang siap menghantam kapal-kapal tradisional maupun tugboat yang melintas.
Bedah Pelanggaran Hukum: Siapa Oknum yang Harus Dipidana?
Tragedi ini tidak boleh selesai hanya dengan klaim asuransi atau kata “damai”. Ada hukum pidana pelayaran yang mutlak dilanggar. Jika terbukti ada unsur kelalaian dari Nakhoda maupun Perwira Jaga di atas anjungan, maka jeruji besi telah menanti berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:
Pasal 249 jo. Pasal 310 (Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan):
Nakhoda yang mengoperasikan kapal dan mengetahui bahwa kapalnya tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan sehinga mengakibatkan kecelakaan kapal hingga merugikan harta benda, dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda ratusan juta rupiah.
Pelanggaran Hukum Aturan Internasional (P2TL):
Dugaan kuat adanya pelanggaran Aturan 9 (Alur Pelayaran Sempit) atau Aturan 14 (Situasi Berhadapan). Oknum mualim atau nakhoda yang mengabaikan komunikasi radio (VHF) dan gagal mengambil tindakan menghindari tubrukan secara tegas, telah melakukan kelalaian profesional berat (gross negligence).
Ancaman Pencemaran Lingkungan dan Hambatan Alur (Pasal 203):
Membiarkan kontainer menghalangi alur pelayaran tanpa evakuasi cepat adalah pelanggaran bagi perusahaan pelayaran dan otoritas setempat karena membahayakan keselamatan kapal lain.
Tajam Menyoroti Oknum: Di Mana KSOP dan Pandu Laut?
Pertanyaan besar wajib diarahkan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat serta PT Pelindo (Persero) selaku penyedia jasa pemanduan:
1. Apakah Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Kapal Hanya Formalitas di Atas Kertas? Bagaimana mungkin dua kapal dari perusahaan raksasa (Meratus dan Spil) bisa saling hantam di jalur yang seharusnya terpantau radar dan memiliki prosedur komunikasi ketat?
2. Di Mana Posisi Petugas Pandu? Jika kawasan tersebut merupakan kawasan wajib pandu, apakah petugas pandu berada di anjungan saat kejadian? Ataukah ada pembiaran kapal melintas tanpa pengawasan memadai demi mengejar waktu (dwelling time)?
Industri logistik laut tidak boleh dikorbankan oleh mentalitas “asal selamat” dan kebiasaan melanggar SOP oleh oknum pelaut atau kongkalikong di darat.
Desakan Tindakan Tegas
Kementerian Perhubungan melalui Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Syahbandar harus segera:
Sita Black Box (VDR – Voyage Data Recorder) kedua kapal untuk membuka rekaman suara di anjungan dan data radar.
Skorsing atau Cabut Buku Pelaut oknum nakhoda/mualim yang terbukti lalai secara permanen.
Paksa Korporasi bertanggung jawab penuh atas evakuasi 8 kontainer tersebut dari dasar atau permukaan sungai dalam waktu 2 \times 24 jam sebelum memakan korban baru.
Hukum harus ditegakkan sekeras hantaman KM Meratus Konawe dan KM Spil Ratna. Publik menunggu siapa yang akan memakai rompi tahanan akibat kelalaian ini!(R)
