IKN, indcyber.com – Kalimantan Timur
Kehadiran ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) di Kalimantan Timur menjadi penanda kuat dimulainya pengawasan serius dan terstruktur terhadap jalannya program-program strategis Presiden Republik Indonesia hingga ke tingkat desa.
ABPEDNAS menegaskan perannya sebagai garda pengawas independen untuk menjaga stabilitas nasional, memastikan program pemerintah pusat berjalan tepat sasaran, serta mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dan kebijakan, khususnya di wilayah strategis Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Momentum penting ini akan ditandai dengan acara pelantikan kepengurusan ABPEDNAS Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Februari 2026, bertempat langsung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pelantikan tersebut rencananya akan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara dan daerah, antara lain:
1. JAMINTEL Kejaksaan Agung RI (mewakili Kejagung RI)
2. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
4. Gubernur Kalimantan Timur
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
6. Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Timur
7. Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur
Kehadiran lintas institusi tersebut menegaskan bahwa ABPEDNAS bukan sekadar organisasi simbolik, melainkan mitra strategis negara dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Struktur Kepengurusan Kunci ABPEDNAS Kaltim
Dalam kepengurusan ABPEDNAS Kalimantan Timur, sejumlah nama yang dikenal memiliki rekam jejak dan integritas tinggi turut dipercaya mengisi posisi strategis, di antaranya:
Erly Sopiansyah – Wakil Ketua
Sapta Guspiani, ST – Wakil Sekretaris
Suryadinata – Penasehat
Hesruddin Gafar – Penasehat
H. Sapta Wijaya – Penasehat
Awalin Insani Tayib – Wakil Sekretaris
Mukhtar – Wakil Sekretaris
Muhammad Syahrani – Bidang Humas
Susanto Miady, SH – Koordinator Wartawan
ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk bekerja profesional, objektif, dan independen, serta bersinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah guna memastikan setiap program Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dari pusat hingga pelosok desa.
Dengan pelantikan ini, Kalimantan Timur diharapkan menjadi contoh nasional dalam pengawasan pembangunan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.(H/S)
