Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie. (Foto: Fathur)
Indcyber.com, SAMARINDA — Krisis diam-diam tengah menghantui layanan darurat kesehatan di Kota Samarinda. Di balik deretan ambulan yang tampak siap siaga di halaman Puskesmas, tersembunyi fakta mencemaskan: banyak kendaraan itu tidak bisa digunakan karena tidak memiliki sopir tetap.
Temuan itu diungkap Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, usai melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah fasilitas layanan kesehatan pada Jumat (25/07/2025). Ia menyebut kondisi ini sebagai “darurat dalam layanan darurat”.
“Ini bukan hanya soal kendaraan yang mangkrak, tapi tentang sistem yang gagal menjamin respons cepat saat nyawa dipertaruhkan,” tegas Novan.
Simbol Ketimpangan Akses Kesehatan
Fenomena ambulan tanpa sopir menjadi potret ketimpangan nyata dalam sistem pelayanan publik. Masyarakat di kawasan pinggiran atau padat penduduk sangat bergantung pada armada ini untuk mendapat pertolongan cepat saat kondisi kritis, namun sering kali terabaikan.
“Bayangkan jika seorang ibu melahirkan atau seorang anak demam tinggi di tengah malam dan ambulan tak bisa dioperasikan hanya karena tak ada sopir. Ini jelas kelalaian sistemik,” ujarnya.
Kritik Keras ke Pemkot: Jangan Hanya Bangga Beli Unit Baru
Novan menyayangkan kecenderungan Pemkot yang lebih menonjolkan keberadaan unit kendaraan baru tanpa memastikan kelengkapan operasionalnya. Ia menilai, pengadaan tanpa perencanaan SDM justru menjadi pemborosan anggaran.
“Ambulan bukan sekadar pajangan atau penggugur laporan belanja. Ini soal kesiapan menyelamatkan warga. Harus lengkap, dari kendaraan sampai operatornya,” tegasnya.
Dorong Evaluasi Total dan Gerak Cepat
Komisi IV DPRD mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan operasionalisasi ambulan di semua Puskesmas. Pemerintah harus segera menyiapkan anggaran untuk rekrutmen sopir khusus dan pelatihan petugas darurat.
Ia juga mengusulkan sistem rotasi darurat untuk memastikan setiap Puskesmas minimal memiliki satu sopir yang standby dalam sistem piket bergilir.
Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah Diperlukan
Novan menambahkan bahwa persoalan ini tidak bisa ditangani sendiri oleh Dinas Kesehatan. Harus ada kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan BPBD, rumah sakit, hingga peran aktif masyarakat dalam mendorong pengawasan pelayanan publik.
“Kita tidak bisa menunggu jatuh korban baru bertindak. Nyawa warga tidak boleh jadi taruhan dari kelalaian birokrasi,” pungkasnya.
Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV
