indcyber.com, Seoul – Dengan sangat kecewa dan keputusasaan saya telah mengetahui tentang diskriminasi akhir-akhir ini terhadap Presiden dan Pendiri HWPL, Bpk. Lee Man Hee, yang telah memimpin organisasi perdamaian di Republik Korea Selatan ini sejak pendiriannya pada tanggal 25 Mei 2013 dan yang aktif di 152 negara.
Saya mengenal tentang beliau dan organisasi beliau melalui pengalaman-pengalaman pribadi, yang saya telah saksikan melalui program-program dan konferensi-konferensi yang telah diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan untuk mempromosikan hidup berdampingan dengan penuh perdamaian, toleransi dan harmonis di antara beragam kepercayaan dan agama, yang adalah patut dikagumi dan patut dihargai, terutama menyaksikan Presiden Hee Lee berbicara menentang Perang-perang Nuklir.
Saya bertanya-tanya mengapa lembaga-lembanga Pemerintah Korea tertentu sedang mencoba mengganggu dan melarang kegiatan-kegiatan dari seorang yang penuh perdamaian dan organisasi perdamaiannya. Jika komentar-komentar yang sedang disebarkan secara meluas itu benar, saya tidak akan ragu-ragu untuk menggambarkannya sebagai aib nasional dan aib kemanusiaan, selain mengubah serangan-serangan kejam seperti itu menjadi diskriminasi terhadap kebebasan beragama. Kami tidak mengerti mengapa, di negara di mana kebebasan beragama diabadikan, Pemerintahan Korea membiarkan Konstitusi Korea dilanggar, yang mana dengan jelas itu menyatakan Artikel 20, Klausul 1 dan 2, “Semua warga negara akan menikmati kebebasan beragama” dan “agama dan politik akan dipisahkan.”
Tidaklah relevan apakah kita memiliki perbedaan-perbedaan dan berbeda dalam sudut-sudut pandang kita di negara mana pun; keragaman semacam itu diperlukan agar pekerjaan-pekerjaan di dunia ini dapat berfungsi dengan baik dan adalah penting dan fundamental untuk memiliki kebebasan berkeyakinan, kebebasan berkegiatan penuh perdamaian dan kebebasan berekspresi sebagaimana ditetapkan dalam Article 21, Pasal II dari Konstitusi Korea “Semua warga negara akan menikmati kebebasan berekspresi dan pers, serta kebebasan berkumpul dan berasosiasi.” Namun, adalah sangat disayangkan bahwa Pemerintah sedang bertindak melawan organisasi perdamaian yang melakukan kebaikan bagi umat manusia.
Kami sangat mengutuk pelecehan terhadap Bpk. Hee Lee dan dengan hormat meminta Pemerintah Korea untuk memerintahkan peninjauan ulang dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat Pemerintah yang bertindak melawan kebebasan-kebebasan dan praktik-praktik yang disebutkan di atas, dan untuk mengizinkan organisasi perdamaian yang telah disebutkan di atas untuk melanjutkan sebagai sebuah komunitas di Korea Selatan untuk kepentingan perdamaian, perjuangan-perjuangan melawan peperangan-peperangan dan mempromosikan Declaration of Peace and the Cessation of Wars (DPCW), yang mana kita semua perjuangkan untuk diterima dan diterapkan di seluruh dunia.
Hormat kami,
Franklin Hoet Linares
Anggota Komite Ahli Hukum Internasional HWPL
Mantan Presiden dan Honorary Life President of the World Jurist Association
Partner Senior dari Hoet Pelaez Castillo & Duque
