Indcyber,- Samarinda, Sejumlah pengusaha yang mendirikan usahanya di pinggiran jalan PM.Noor Sempaja Kota Samarinda sebelah sisi utara Stadion Madya Sempaja, terlihat acuh terhadap kondisi dampak lingkungan sekitar. Jika di amati secara langsung pada lokasi yang di maksud, parit selokan atau drainase seperti di biarkan buntu dan tergenang air, hingga air pada selokan meluber ke jalan, apalagi pada saat musim penghujan tiba, dapat mengakibatkan banjir yang cukup serius pada badan jalan.
Salah satu contoh tempat usaha SPBU yang notabenenya bergerak di bidang usaha migas dengan brand perusahaan BUMN tersohor di negeri ini milik pertamina yang beroperasi di sekitar Jalan PM.Noor sempaja, seolah tidak mengindahkan anjuran pemerintah kota melalui Surat Pemberitahuan No.700/096/Perk.1/X/2016 yang di tanda tangani oleh Sekertaris Daerah.
Di mana pada waktu itu, 28/10/16 Pemkot Samarinda melalui Sekda Drs.H.Hermanto,M.Hum melayangkan surat imbauan yang sepenggalan isinya berbunyi “maka dengan ini di himbau kepada saudara untuk membongkar bagunan yang berada di atas saluran Drainase yang sudah di bebaskan oleh Pemerintah Kota Samarinda”
Sementara ketika tim Indonesia cyber turun menyisir jalan dan melakukan penulusuran serta peliputan di lapangan, 24/07/18 rekan kami langsung menemui pemilik SPBU initial (H) saat di konfirmasi “kami telah menerima surat dari Pemerintah, tapi belum ada kami melakukan pembongkaran, karena pihak Pemerintah belum ada rencana membangun drainase tersebut” demikian keterangan (H) pada saat di konfirmasi.
Melihat pemandangan carut marutnya system pengelolaan drainase di jalan PM.Noor Kota Samarinda seakan-akan membenarkan opini yang tergambar pada masyarakat Kota, bahwa Samarinda ikon Kota banjir, serta tidak dapat di pungkiri terhadap fakta yang terdapat pada jalan PM.Noor tersebut utamanya jika saat musim penghujan.
Setelah melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap situasi dan kondisi lapangan berdasar fakta serta bukti isi surat yang demikian tersebut, tim lapangan kami, menereuskan penelusuran dan menyambangi Kantor BPKAD Kota Samarinda guna mempertanyakan pembenaran adanya “Pembebasan oleh Pemerintah Kota Samarinda” terkait pembangunan drainase, yang tidak di indahkan oleh Pengusaha di sekitaran jalan PM.Noor.
Akan tetapi sangat di sayangkan, tim lapangan kami tidak berhasil menemui Kadis BPKAD Toni Suhartono yang sedang keluar daerah melakukan perjalanan dinas, “maaf bapak sedang tidak di tempat, pagi tadi berangkat, keluar daerah,” sementara staf beliau pun tidak berani mengeluarkan statement terkait hal tersebut , demikian menurut keterangan salah satu staf beliau di gedung BPKAD seputar Kompleks Pemkot Samarinda.(Bersambung/mir/sra)
