Darlis Pattalongi, foto bersama usai kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Panti Aisyiyah Al Walidaturrahmah, Samarinda Ulu, Minggu (4/5/2025)
Indcyber.com, Samarinda – Seruan perubahan menggema dari ruang-ruang aspirasi rakyat. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, secara tegas meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera meninjau ulang batasan usia dalam program unggulan Beasiswa Gratispol yang digagas Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Dalam kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Panti Aisyiyah Al Walidaturrahmah, Samarinda Ulu, Minggu (4/5/2025), Darlis menyuarakan kegelisahan masyarakat yang merasa terbatasi oleh aturan usia dalam mengejar jenjang magister (S2) dan doktor (S3).
“Kalau memang aturannya terlalu ketat soal usia, kami minta ada pelonggaran tahun depan,” ucapnya lantang. “Jangan sampai mimpi mereka yang ingin melanjutkan studi tinggi pupus hanya karena angka.”
Menurutnya, tahun pertama pemerintahan Rudy–Seno adalah masa penyesuaian yang wajar. Tapi memasuki tahun kedua, rakyat menunggu realisasi. Ia pun menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemimpin baru—berjalan di atas dua tuntutan: menyelesaikan warisan program lama dan menepati janji kampanye.
“Pemerintah saat ini sedang meniti jalan sempit. Di satu sisi harus melanjutkan program yang sudah ada dalam APBD, di sisi lain dituntut mewujudkan visi-misi sendiri. Sumber daya terbatas, tapi harapan masyarakat tidak bisa dibatasi,” katanya.
Darlis menegaskan, pendidikan adalah hak semua warga, tak peduli usia. Ia mendorong agar Pemprov Kaltim bersikap progresif dengan memperluas akses beasiswa tanpa terjebak pada angka.
“Anggaran pendidikan harus dinaikkan. Jangan biarkan regulasi justru menghalangi langkah anak bangsa. Beasiswa harus mengayomi, bukan menyaring mimpi,” tegasnya penuh harap.
Pernyataan ini menjadi sorotan publik, sebagai penanda bahwa di tahun kedua pemerintahan Rudy–Seno, tekanan dari legislatif dan masyarakat semakin kuat untuk memastikan Gratispol benar-benar menyentuh seluruh lapisan rakyat.
Reporter: Fathur | Editor : Awang | ADV
