Indcyber.com TENGGARONG – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah tidak dapat dilakukan secara sekaligus, mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta luasnya cakupan wilayah Kukar.
“Kalau dipaksakan sekaligus, justru bisa membuat anggaran membengkak. Dengan bertahap, perbaikannya lebih terukur dan bisa menyelamatkan biaya pemeliharaan,” jelas Rasid.
Menurutnya, penanganan yang cepat terhadap infrastruktur rusak justru dapat menghemat biaya dibandingkan jika dibiarkan terlalu lama. “Kalau ditangani cepat, biaya lebih kecil. Kalau terlambat, justru anggaran yang dibutuhkan semakin besar,” tambahnya.
Rasid menyebutkan, sejumlah titik di wilayah Tenggarong saat ini sudah mulai dilakukan pelebaran jalan. Meski progres pengerjaan dilakukan secara bertahap, langkah tersebut dinilainya sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kenyamanan masyarakat.
Ia menekankan bahwa pembangunan dan pelebaran jalan bukan hanya sekadar memperbaiki akses, tetapi juga berpengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi warga. Infrastruktur yang memadai, kata Rasid, akan memperlancar pergerakan barang dan jasa, sekaligus mengurangi kemacetan pada jam sibuk.
“Jalan yang lega membuat masyarakat nyaman berkendara. Dampaknya juga dirasakan sektor lain, termasuk ekonomi lokal,” tegas Rasid.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD Kukar memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan target. Rasid menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan dinas teknis terkait agar hasil pembangunan benar-benar optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(AJ)
