Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Andriansyah, (Foto : Fathur/indcyber.com)
Indcyber.com, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Andriansyah, meminta masyarakat tidak panik terkait pembangunan terowongan yang sedang berlangsung di kota ini. Ia menegaskan, struktur yang kini berdiri masih bersifat sementara dan telah dirancang dengan perhitungan teknis yang matang untuk menjamin keamanan selama proses konstruksi.
“Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota, terowongan itu belum permanen. Fungsi utamanya sebagai penahan tanah sementara agar pengerjaan tetap aman dan terhindar dari risiko longsor,” ujar Andriansyah saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (14/5/2025).
Aan—sapaan akrabnya—mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan hal-hal negatif terhadap proyek tersebut. Menurutnya, keberadaan struktur penahan itu sangat penting demi keselamatan pekerja dan kelancaran pembangunan.
Selain persoalan proyek konstruksi, Andriansyah juga menyoroti penanganan bencana di Samarinda, khususnya banjir yang makin sering terjadi. Ia menilai masih kurangnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merespons kondisi darurat.
“Saya kira penanganan bencana tidak bisa lagi dilakukan sendiri-sendiri. BPBD, PUPR, PERKIM, Dishub, dan DLH harus duduk bersama. Kolaborasi antarsektor ini mutlak diperlukan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya BPBD sempat menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait pemetaan kawasan rawan bencana, khususnya di wilayah Samarinda Utara. Hasil FGD itu, menurutnya, harus disinergikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dikelola oleh Dinas PUPR agar penanganan bencana lebih efektif dan terintegrasi.
“PUPR adalah jantung pembangunan kota. Kalau perencanaan tata ruang mereka keliru, maka dampaknya bisa menyebar ke semua sektor,” tambahnya.
Komisi III DPRD Samarinda, lanjut Aan, berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas PUPR dalam waktu dekat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sebagai penutup, Aan mendorong pelibatan akademisi dan kalangan profesional dalam penyusunan kebijakan kebencanaan. Menurutnya, pendekatan ilmiah dan berbasis data akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.
“Libatkan para profesor, peneliti, dan kampus. Kita tidak bisa kerja sendiri. Penanganan kebencanaan harus kolektif dan ilmiah,” pungkasnya.
Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV
