Helmi Abdullah, Ketua DPRD Kota Samarinda. (Foto: Fathur)
Indcyber.com, SAMARINDA — Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan komitmen lembaganya untuk menjaga ketertiban proses dan tahapan penyusunan anggaran Pemerintah Kota Samarinda. Salah satunya dengan memastikan bahwa pembahasan APBD Perubahan 2025 dan APBD Murni 2026 tidak akan dilakukan sebelum adanya persetujuan resmi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2025, Rabu (9/7/2025), di Gedung DPRD Samarinda.
“Ini soal komitmen terhadap prosedur. Tanpa persetujuan dua dokumen penting itu, DPRD belum bisa melangkah ke pembahasan anggaran berikutnya,” ujar Helmi kepada wartawan.
Helmi menegaskan, pihaknya tidak ingin melangkahi mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Tahapan ini penting dijaga agar prosesnya akuntabel dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Pandangan Soal Transparansi dan Keterlibatan KPK
Saat dimintai tanggapan terkait usulan fraksi agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam proses pengawasan perencanaan anggaran, Helmi mengatakan hal itu merupakan bagian dari aspirasi politik yang wajar di ruang demokrasi.
“Kita hormati pandangan fraksi-fraksi. Tapi prinsipnya, pembahasan anggaran selama ini berjalan baik dan sesuai aturan. Tidak ada masalah berarti,” jelasnya.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas anggaran adalah komitmen bersama yang sudah dijalankan oleh DPRD bersama pemerintah kota.
Menunggu Dokumen KUA-PPAS
Lebih lanjut, Helmi menyebut DPRD kini tinggal menunggu masuknya dokumen KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dari Pemkot Samarinda. Dokumen tersebut akan menjadi dasar dimulainya pembahasan anggaran perubahan dan tahun berikutnya oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Begitu KUA-PPAS masuk, kita langsung kerja. Juli ini kita sudah siapkan jadwalnya,” katanya.
DPRD Samarinda, lanjut Helmi, terus menjaga agar setiap tahapan perencanaan dan pengesahan anggaran berjalan sesuai kerangka hukum, sekaligus menampung masukan masyarakat dan fraksi-fraksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan representasi.
Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV
