TENGGARONG, indcyber.com — Ada yang membara di ruang sidang paripurna DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Di tengah agenda krusial penentuan arah masa depan daerah, suara lantang bergema dari balik podium. Adalah Andi Faisal, legislator vokal dari Fraksi PDI Perjuangan, yang secara terbuka melayangkan kritik tajam menyoroti tingkat kehadiran para wakil rakyat.
Bukan tanpa alasan, sorotan ini dilemparkan saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 serta rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 pada Rabu (23/9/2026). Di balik sahnya kuorum, tersimpan keprihatinan mendalam tentang komitmen nyata memperjuangkan hajat hidup masyarakat Kukar.
“Secara Aturan Sah, tapi Secara Nurani Sangat Miris!”
Secara legalitas formal, rapat paripurna tersebut memang memenuhi syarat kuorum minimum dengan kehadiran 25 dari total 45 orang anggota DPRD Kukar (sementara satu kader PDI Perjuangan berhalangan karena izin cuti umroh). Namun, bagi Andi Faisal, angka kehadiran tersebut jauh dari kata ideal jika disandingkan dengan skala prioritas kepentingan masyarakat luas.
“Walaupun secara peraturan perundangan kita sudah kuorum 25, tapi kan dari angka 45 itu sangat tidak elegan sekali ketika melihat kepentingan yang lebih besar yang harus kita depankan,” tegas Andi Faisal di hadapan forum terhormat tersebut.
Bagi sang legislator, proses penyusunan KUA-PPAS bukanlah sekadar formalitas administrasi belaka. Ini adalah dapur utama kebijakan fiskal daerah—titik nadi penentu ke mana arah kesejahteraan, infrastruktur, dan denyut ekonomi rakyat Kukar bermuara.
Kritik Menohok: Jangan Hanya Datang Saat Menikmati Hasilnya!
Ketegasan Andi Faisal semakin memuncak kala ia menyoroti mentalitas sebagian oknum yang kerap abai pada proses awal, namun sigap di akhir cerita. Keterlibatan penuh sejak tahap awal hingga finalisasi dipandangnya sebagai harga mati demi menjaga kualitas representasi rakyat.
“Jangan berpikirnya ketika ada something atau sesuatu baru ikut menikmati lah. Tapi ketika proses bahkan sampai finalisasi KUA… yang kita lihat kan sangat miris sekali,” sentilnya dengan nada tajam.
Kritik ini sekaligus menjadi alarm keras bahwa kursi parlemen bukan sekadar tempat duduk manis, melainkan gelanggang perjuangan keringat dan pikiran demi suara rakyat yang dititipkan melalui bilik suara.
Seruan Nyaring: Duduk Bersama, Tanggalkan Ego Pribadi
Menutup pandangannya, Andi Faisal tidak sekadar melempar kritik tanpa solusi. Ia mengajak seluruh pimpinan dewan dan lintas fraksi untuk melakukan introspeksi kolektif dan merumuskan langkah strategis guna memperbaiki disiplin absensi dalam setiap agenda krusial ke depan.
Sebuah ajakan moral yang menggugah dilontarkannya di penghujung sidang:
“Jadi ke depan Pak Ketua, harapan kita, saya mengajak dari Fraksi PDI Perjuangan berkait masalah absensi ini, teman-teman fraksi lain, mari bersama-sama duduk bersama, hilangkan kepentingan-kepentingan pribadi demi masyarakat Kukar.”
Dinamika ini menjadi bukti bahwa DPRD Kukar diisi oleh figur-figur yang tidak tinggal diam melihat standar kualitas kerja legislatif. Publik kini menanti, apakah teguran keras ini mampu membakar semangat reformasi internal dewan demi kemajuan Kutai Kartanegara yang lebih gemilang?
Bagaimana pandangan Anda terhadap komitmen wakil rakyat dalam mengawal anggaran daerah ini? Mari kawal terus kebijakan publik demi kesejahteraan bersama!(adv)
