Samarinda, indcyber.com – Program unggulan Pemerintah Kota Samarinda, Probebaya, kembali menuai badai kritik. Dalam pemberitahuan resmi yang disampaikan secara massal kepada 10 camat se-Kota Samarinda, Pemkot menyatakan bahwa dana Probebaya tahun anggaran 2026 dipotong drastis hingga 40 persen.
Keputusan ini diambil setelah rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan alasan shock fiskal pada APBD 2026. Akibatnya, pagu anggaran Probebaya yang sebelumnya Rp100 juta per RT, kini dirasionalisasi menjadi hanya Rp60 juta per RT.
“Itu artinya dana Probebaya tahun 2026 dipotong 40 persen. Ini sangat memukul warga,” ujar seorang Ketua RT yang enggan disebutkan namanya.
DALIH SHOCK FISKAL, RAKYAT JADI KORBAN
Dalam surat pemberitahuan tersebut, Pemkot Samarinda menyebutkan beberapa poin utama:
APBD 2026 mengalami shock fiskal yang berdampak pada seluruh sektor belanja.
Program Probebaya sebagai bagian dari postur APBD 2026 ikut terdampak.
TAPD menetapkan rasionalisasi pagu Probebaya murni 2026 sebesar 40%.
Dana Rp60 juta/RT dibagi menjadi:
Rp35 juta untuk sub kegiatan sarana dan prasarana
Rp25 juta untuk pemberdayaan masyarakat
Camat diminta menyesuaikan RAB Probebaya di APBD murni 2026.
Namun keputusan sepihak ini dinilai tidak transparan, minim partisipasi publik, dan sarat kejanggalan, mengingat Probebaya selama ini digembar-gemborkan sebagai program prioritas berbasis kebutuhan warga di tingkat RT.
DUGAAN PELANGGARAN HUKUM DAN TATA KELOLA ANGGARAN
Sejumlah pihak menilai kebijakan pemangkasan ini berpotensi melanggar prinsip pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
Diduga Melanggar Asas Transparansi dan Partisipasi Publik
Bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Tidak ada penjelasan terbuka ke publik terkait penyebab rinci shock fiskal, termasuk pos belanja mana yang paling boros atau bermasalah.
Berpotensi Melanggar UU Pemerintahan Daerah
UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa kebijakan daerah harus menjamin pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat.
Pemangkasan drastis program berbasis RT justru melemahkan pelayanan langsung ke warga, sementara belanja lain belum tentu tersentuh rasionalisasi serupa.
Indikasi Salah Perencanaan APBD (Maladministrasi Anggaran)
Jika shock fiskal terjadi secara tiba-tiba, maka patut dipertanyakan kualitas perencanaan APBD, termasuk potensi:
Overbudget pada proyek besar
Salah proyeksi pendapatan daerah
Prioritas belanja yang tidak pro-rakyat
Berpotensi Bertentangan dengan Prinsip Good Governance
Prinsip efektivitas, efisiensi, dan keadilan anggaran tercederai ketika program rakyat dipotong, sementara publik tidak mengetahui nasib belanja non-prioritas.
RT DAN WARGA DI UJUNG TANDUK
Pemangkasan ini membuat banyak RT kelimpungan. Dengan dana yang jauh lebih kecil, kegiatan infrastruktur lingkungan, bantuan UMKM, hingga pemberdayaan sosial terancam mandek.
“Ini bukan sekadar pemotongan angka. Ini pemotongan harapan warga,” kata seorang Ketua RT lainnya.
PERTANYAAN KRITIS YANG BELUM DIJAWAB PEMKOT
Mengapa shock fiskal baru terungkap sekarang?
Belanja apa yang menyebabkan APBD Samarinda terguncang?
Apakah pemangkasan juga menyasar anggaran perjalanan dinas, proyek mercusuar, dan belanja birokrasi?
Mengapa program langsung ke rakyat yang pertama kali dikorbankan?
Pemotongan 40 persen dana Probebaya bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan alarm keras atas tata kelola APBD Samarinda 2026. Jika Pemkot tidak segera membuka data, menjelaskan akar masalah, dan menata ulang prioritas anggaran, maka Probebaya berpotensi berubah dari program kebanggaan menjadi simbol kegagalan perencanaan dan keberpihakan.
Publik kini menunggu: shock fiskal ini murni kondisi objektif, atau akibat salah urus yang kembali dibebankan ke rakyat?(NA)
