Muhammad Samsun, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Fraksi PDIP. (Foto : Ist)
INCYBER.COM, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dari Fraksi PDIP Muhammad Samsun, menegaskan bahwa penutupan lubang tambang di wilayah Kalimantan Timur merupakan tanggung jawab perusahaan tambang.
Ia menekankan bahwa tidak tepat jika anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dialokasikan untuk menutupi lubang tambang, karena hal tersebut bukan merupakan kewajiban pemerintah provinsi.
“Itu sebenarnya tanggung jawab perusahaan. Tinggal bagaimana pengawasannya saja. APBD kita tidak akan cukup untuk menutupi lubang-lubang tambang yang ada,” Ujar Muhammad Samsun saat diwawancarai.
Samsun menjelaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki peran utama dalam pengawasan aktivitas perusahaan tambang, namun tanggung jawab penuh tetap berada di pihak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tersebut.
Menurutnya, jika dana APBD digunakan untuk menutupi lubang tambang, hal ini akan berdampak negatif terhadap alokasi anggaran yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan rakyat.
“Kalau APBD kita dialihkan untuk menutup lubang tambang, kasihan rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari APBD. Akhirnya, kebutuhan mereka malah terbengkalai,” Tegasnya
Ia juga menambahkan bahwa perusahaan tambang sudah diatur oleh regulasi yang mengharuskan mereka untuk melakukan reklamasi atau penutupan lubang tambang setelah masa eksploitasi berakhir. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih tegas dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban ini.
Menurut Samsun, Jika pengawasan berjalan dengan baik, masalah lubang tambang yang terbengkalai bisa segera diatasi tanpa membebani anggaran pemerintah.
“Perusahaan tambang sudah jelas memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi. Pengawasannya yang harus kita maksimalkan, agar semuanya berjalan sesuai aturan,” Jelasnya
Samsun berharap, dengan pengawasan yang lebih ketat, kasus lubang tambang yang dibiarkan terbengkalai dapat diminimalisir. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mengawal agar perusahaan-perusahaan tambang mematuhi tanggung jawabnya terhadap lingkungan pasca-operasi tambang.
“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, kita bisa mengatasi masalah ini tanpa harus mengorbankan anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat,” Tungkasnya.
Reporter : Indra | Editor : Fathur | ADV
