Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni usai menghadiri kegiatan Briefing dan Penyampaian Target Kerja Perangkat Daerah di Kantor Dinas PUPR Kaltim, Jalan Tengkawang, Samarinda. (Foto: Indra/Indcyber.com)
Indcyber.com, Samarinda — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, menargetkan realisasi keuangan daerah tahun anggaran 2025 bisa menembus 94 persen pada akhir tahun. Optimisme itu ia sampaikan usai menghadiri briefing dan penyampaian target kerja perangkat daerah di Kantor Dinas PUPR Kaltim, Jalan Tengkawang, Samarinda, Selasa (4/11/2025).
Menurut Sri Wahyuni, hingga 31 Oktober 2025, serapan anggaran Pemprov Kaltim telah mencapai 71 persen. Capaian tersebut dinilai cukup progresif dibanding tahun sebelumnya, di mana angka serupa baru tercapai pada bulan November.
“Rata-rata capaian OPD saat ini berada di kisaran 71 persen. Ada yang sudah menembus 80 persen, ada juga yang masih di bawah 70 persen. Tapi kalau dilihat dari tren, ini menunjukkan percepatan realisasi dibanding tahun lalu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim hingga akhir Oktober sudah menyentuh 77,8 persen, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tercatat di angka 69 persen.
Sri Wahyuni menegaskan, pemerintah provinsi kini tengah mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya proyek nonfisik yang masih memungkinkan diselesaikan pada triwulan IV.
“Kami optimis realisasi keuangan tahun ini bisa sesuai prognosis, yakni 94 persen,” tegasnya.
Selain fokus pada percepatan serapan anggaran, Sekda Kaltim juga mengingatkan pentingnya efisiensi penggunaan dana daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah agar lebih selektif dalam menyelenggarakan kegiatan di luar daerah.
“Beberapa kegiatan di hotel luar daerah sempat dipertanyakan publik. Karena itu, kami dorong efisiensi dan pemanfaatan fasilitas di daerah sendiri,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Wahyuni menyoroti upaya peningkatan PAD, terutama dari sektor pajak alat berat, pajak air permukaan, dan kendaraan operasional perusahaan. Pemerintah provinsi telah menggelar pertemuan dengan lebih dari 200 perusahaan wajib pajak dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan konstruksi bersama Forkopimda dan Gubernur Kaltim.
“Pertemuan itu sangat produktif. Pak Gubernur bersama Forkopimda langsung meminta komitmen para pengusaha agar tertib pajak. Mereka juga menyatakan siap mendukung dengan membayar pajak alat berat dan kewajiban lainnya,” terang Sri Wahyuni.
Dari sekitar 7.400 unit alat berat yang terdata di Kaltim, baru 2.000 unit yang tercatat telah membayar pajak. Namun, sejak 2024, penarikan pajak alat berat diperkuat melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah disahkan Kementerian Dalam Negeri.
“Pergub-nya sudah berlaku, jadi tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk menunda pembayaran. Tim terpadu kini sedang memperbarui data sekaligus memastikan semua wajib pajak memenuhi kewajibannya,” imbuhnya.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, lanjut Sri Wahyuni, terdapat 5 OPD dengan capaian terbaik yang masuk kategori hijau, sementara 27 OPD masih berada pada kategori merah dengan capaian di bawah 70 persen.
“Kategori merah bukan berarti tidak bekerja. Rata-rata mereka sudah mencapai sekitar 60 persen, hanya perlu dorongan percepatan agar bisa mendekati target pada akhir tahun,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Sri Wahyuni menegaskan bahwa Pemprov Kaltim akan terus memperkuat sinergi antarlembaga dan menjaga ritme kerja agar pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Kami ingin kinerja keuangan sejalan dengan kinerja pembangunan. Target kita bukan sekadar angka, tapi bagaimana manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Indra | Editor Fathur
