BERAU, indcyber.com – Jeritan para nelayan di wilayah pesisir Tabalar, khususnya di kampung buyung buyung, kian memuncak. Di tengah perjuangan mereka melawan ombak demi menyambung hidup, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang menjadi “napas” mesin kapal mereka justru menghilang dari peredaran.
Kelangkaan ini diduga kuat bukan karena keterlambatan pasokan, melainkan adanya praktik kotor penyelewengan oleh oknum mafia BBM yang mengalihkan hak masyarakat kecil ke sektor industri dan pertambangan.
Realisasi Lapangan: Melaut Jadi Kemewahan
Kondisi di lapangan menunjukkan ketidakadilan yang kontras. Sebagai wilayah basis perikanan, nelayan kampung buyung buyung di Tabalar kini harus berhadapan dengan dilema berat: tidak melaut sama sekali atau terpaksa membeli solar di pasar gelap (pengecer ilegal) dengan harga yang mencekik leher.
“Ini adalah bentuk ketidakadilan sosial yang nyata. Solar subsidi yang kuotanya terbatas diduga kuat diselewengkan dengan modus klasik, seperti penimbunan dan penggunaan ‘tangki siluman’,” ujar perwakilan massa dalam orasinya.
Modus “Tangki Siluman” dan Jaringan Mafia
Dugaan penyelewengan ini bukan tanpa alasan. Jejak digital penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Tabalar mencatat sejarah penangkapan 6 ton solar ilegal dalam satu operasi. Namun, penangkapan tersebut dinilai belum memberikan efek jera. Masyarakat menduga aktor-aktor intelektual di balik jaringan ini masih bebas berkeliaran.
“Kami tidak mau hanya pengecer kecil yang ditangkap. Kami menuntut aktor intelektual di balik mafia solar ini dibersihkan hingga ke akar-akarnya,” tegas koordinator aksi.
Tuntutan Tegas kepada Otoritas Terkait
Merespons situasi yang kian genting, masyarakat dan elemen nelayan melayangkan tiga tuntutan utama:
* Aparat Penegak Hukum (APH): Mendesak Polres Berau dan Polsek Tabalar untuk melakukan investigasi menyeluruh di lapangan dan menutup celah pelarian solar subsidi ke sektor industri.
* Pertamina: Melakukan audit total terhadap rantai distribusi dari SPBU/SPBN hingga ke tangan konsumen akhir. Pastikan distribusi tepat sasaran sesuai kuota nelayan.
* Pemkab Berau: Meminta pemerintah daerah tidak menutup mata dan segera memberikan jaminan ketersediaan BBM bagi nelayan guna menjaga stabilitas ekonomi pesisir.
Ancaman Eskalasi Massa
Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pemangku kebijakan, masyarakat mengancam akan melakukan aksi solidaritas yang lebih besar.
“Solar subsidi adalah hak rakyat, bukan barang dagangan mafia. Jika tindakan tegas tidak segera diambil, kami akan menggerakkan massa untuk menduduki titik-titik yang diduga menjadi lokasi penimbunan ilegal kampung buyung buyung di Tabalar,” pungkasnya.
Penulis: Amin
