Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPRD Samarinda terkait wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) pasca Lebaran 2026. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak mengganggu pelayanan publik serta tidak menambah beban pengeluaran masyarakat. (Foto: Fathur)
Indcyber.com, SAMARINDA — Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, , menyoroti rencana pemerintah pusat yang akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta sejumlah sektor swasta pasca Lebaran 2026. Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki tujuan positif, terutama dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi kepadatan lalu lintas di wilayah perkotaan. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasinya perlu dipersiapkan secara matang agar tidak menimbulkan dampak baru di tengah masyarakat.
Samri menilai, sistem kerja jarak jauh memang berpotensi memberikan efisiensi, khususnya bagi pegawai yang pekerjaannya bersifat administratif dan tidak membutuhkan kehadiran fisik secara langsung di kantor. Dengan dukungan teknologi digital, sejumlah tugas dinilai tetap dapat diselesaikan secara optimal dari rumah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara seragam di semua lini pelayanan publik. Sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan di kelurahan maupun instansi yang memberikan layanan tatap muka, dinilai tetap memerlukan kehadiran pegawai di tempat kerja.
Selain aspek pelayanan, Samri juga menyoroti kemungkinan perubahan pola pengeluaran masyarakat akibat kebijakan tersebut. Ia mengingatkan bahwa pengalaman saat masa pandemi menunjukkan adanya pergeseran beban biaya, dari transportasi menuju kebutuhan rumah tangga seperti listrik dan penggunaan perangkat elektronik.
“Penghematan memang ada di sisi BBM dan operasional kantor, tetapi di rumah justru muncul pengeluaran tambahan. Ini yang perlu dihitung secara detail,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif, termasuk analisis dampak sosial dan ekonomi, agar kebijakan WFH tidak sekadar memindahkan beban dari pemerintah ke masyarakat.
Menurutnya, jika kebijakan tersebut terbukti efektif meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya, maka penerapannya layak dipertimbangkan. Namun, jika manfaatnya tidak signifikan, evaluasi dan penyesuaian kebijakan perlu segera dilakukan.
Samri berharap setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan publik serta mampu memberikan solusi nyata terhadap persoalan kemacetan dan efisiensi energi di daerah.
Penulis: Fathur | Editor: Awang
