Samarinda, indcyber.com — Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Komando Garuda Sakti (LAI BPAN KGS) Kalimantan Timur, Suryadi Nata, angkat bicara tajam terkait maraknya isu yang menyeret Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Isu tersebut belakangan ini semakin menggema di media sosial, menjadi buah bibir publik, dan bahkan menimbulkan spekulasi di kalangan pengusaha daerah.
“Saya amati selama beberapa bulan ini, isu yang menerpa Dinas PUPR Kukar sangat ‘center’ dan terus bergulir. Tapi yang aneh, tidak ada satu pun aparat hukum yang turun tangan. Mestinya informasi dari media sosial bisa dijadikan langkah awal aparat dalam mendalami dan menelusuri kebenaran berita itu,” ujar Suryadi Nata tegas.
Menurutnya, diamnya aparat penegak hukum seperti menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Padahal, dalam era keterbukaan informasi publik, setiap indikasi penyimpangan di lembaga pemerintah semestinya segera direspons oleh pihak berwenang.
“Semestinya ada tindakan awal dari aparat hukum dan instansi terkait. Jangan diam saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Media sudah banyak menyorot, bahkan ada komentar dari pihak-pihak internal dan eksternal instansi terkait,” tambahnya.
Suryadi menilai, fakta bahwa banyak akun media sosial — termasuk beberapa pelaku usaha yang pernah bekerja sama dengan Dinas PUPR Kukar — berani berkomentar menggunakan nama samaran membenarkan dugaan adanya sesuatu yang tidak beres di tubuh dinas tersebut.
“Ayo dong, komentar-komentar netizen itu bisa dijadikan dasar penyelidikan awal. Jelas ada nama akunnya. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa isu ini malah semakin ramai? Apa dinas ini kebal hukum? Atau ada ‘bekingan’ di balik diamnya aparat? Takut jatah proyek hilang?” sindir Suryadi tajam.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjadi saksi langsung jika aparat penegak hukum benar-benar serius mengusut isu ini.
“Saya siap menjadi saksi. Kalau memang dibutuhkan, saya akan buka semua nama-nama itu,” pungkasnya.
Pernyataan keras dari Suryadi Nata ini menegaskan adanya krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, yang dinilai lamban bahkan terkesan abai terhadap berbagai isu dugaan penyimpangan yang mencuat ke permukaan.
Publik kini menunggu: Apakah aparat hukum akan terus diam, atau akhirnya turun menindaklanjuti sinyal kuat dugaan penyimpangan di Dinas PUPR Kukar?.(RAI)
