SAMARINDA, indcyber.com– Genderang perang terhadap gurita bisnis haram “dokumen terbang” di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali ditabuh dengan nada paling keras. Langkah represif aparat penegak hukum (APH) sukses memporak-porandakan jaringan mafia tambang, namun menyisakan satu tanya besar yang bernada miring: Mengapa Jetty Ancu di Desa Kutai Lama terkesan kebal hukum dan tak tersentuh?
Badai di Pendingin dan Barito: Ratusan Dokumen Sitaan Menjadi ‘Kotak Pandora’
Bergerak cepat pasca-penahanan tersangka berinisial A, Tim Gabungan Polda Kaltim bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) melakukan operasi senyap berskala besar di kawasan Pendingin dan Barito. Operasi ini membuahkan hasil fatal bagi para pelaku: lokasi operasional langsung dipasang garis polisi (police line), dan ratusan lembar berkas krusial milik Hardian—sang eksekutor dokumen terbang yang kini buron—berhasil disita.
Berdasarkan hasil pengembangan dari keterangan tersangka A yang “bernyanyi” di dalam sel tahanan, Gakumdu menemukan ratusan dokumen terbang atas nama Hardian di dua lokasi tersebut. Dokumen-dokumen inilah yang selama ini digunakan sebagai “mantra ajaib” untuk menyulap batubara hasil kurasan secara barbar dari bumi Kaltim agar seolah-olah memiliki legalitas formal (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya/RKAB resmi) saat dijual ke pasar domestik maupun internasional.
Penyegelan massal ini menjadi bukti otentik adanya koordinasi rapi dan masif yang melibatkan jaringan mafia tambang korporasi untuk memanipulasi pencucian batubara ilegal. Seluruh transaksi gelap, rute pengiriman, hingga pihak-pihak korporasi yang menampung hasil jarahan energi ini dipastikan sudah berada di kantong penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim.
Tebang Pilih Penertiban? Jetty Ancu Kutai Lama Menantang Hukum!
Di tengah apresiasi publik terhadap ketegasan Polda Kaltim menertibkan hampir semua jetty (dermaga sandar) ilegal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam, muncul kejanggalan yang sangat menyengat.
Masyarakat dan pemerhati hukum lingkungan kini mempertanyakan komitmen penuh APH: Kenapa Jetty Ancu yang beroperasi di Desa Kutai Lama hingga hari ini belum kunjung di-police line dan ditertibkan?
Jika semua pelabuhan tikus dan dermaga ilegal penumpukan batubara koridoran sudah digulung, bertahannya Jetty Ancu memicu spekulasi liar di tengah publik. Siapa sebenarnya dalang besar di balik Jetty Ancu? Mengapa dermaga ini seolah memiliki “bendera sakti” hingga berani mengangkang hukum di saat garis polisi sudah mengepung kawasan Pendingin dan Barito? Publik mendesak Kapolda Kaltim untuk segera meratakan keadilan tanpa pandang bulu.
Jeratan Pidana Berlapis: Menghitung Hari Kejatuhan Para Mafia
Tindakan pemalsuan dokumen pertambangan, penambangan di luar konsesi, serta konspirasi busuk yang dilakukan oleh Hardian, kelompok Jetty Ancu, dan jaringan mafianya telah memenuhi unsur pidana berlapis yang sangat berat.
Berdasarkan fakta hukum yang dihimpun, para pelaku dipastikan berhadapan dengan klaster undang-undang berikut:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
Pasal 158: Melakukan penambangan atau menampung hasil tambang tanpa izin (ilegal). Ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Pasal 160: Menyalahgunakan dokumen atau menggunakan dokumen terbang untuk melegalkan hasil tambang dari luar IUP resmi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat): Membuat atau memalsukan surat-surat administrasi negara/pertambangan demi keuntungan pribadi atau korporasi. Ancaman hukuman 6 tahun penjara.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: Secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana kejahatan ekonomi terorganisir.
Gakumdu Buru Hardian: “Menyerah atau Dijemput Paksa!”
Pemasangan police line oleh Tim Gabungan Polda Kaltim di Pendingin dan Barito mengirimkan pesan eksekusi yang terang benderang: tidak ada lagi ruang aman bagi mafia tambang di Kalimantan Timur.
Dengan disitanya ratusan dokumen terbang tersebut, status Hardian kini berada di ujung tanduk. Polisi telah mengantongi seluruh pola pergerakan dan jaringan logistiknya. Pihak berwenang memperingatkan dengan tegas agar Hardian segera menyerahkan diri sebelum tim buru sergap melakukan tindakan tegas dan terukur demi menyelamatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
Kini, bola panas berada di tangan Polda Kaltim. Publik menunggu tindakan nyata berikutnya: menangkap buron Hardian, mengurai isi “kotak pandora” dokumen terbang, dan segera menyegel Jetty Ancu di Kutai Lama demi membuktikan bahwa hukum di Kalimantan Timur tidak tajam ke bawah dan tumpul ke rekanan.(ST)
