SENDAWAR , indcyber.com— Di tengah hamparan Sungai Mahakam yang tenang, berdiri dua pilar beton berukuran raksasa yang kaku dan membisu. Menara-menara pylon serta kawat kabel jembatan yang tak pernah tersambung itu bukan sekadar besi tua dan beton mati, melainkan saksi bisu kegagalan tata kelola, pemborosan anggaran publik, dan dugaan kuat praktik korupsi yang terstruktur.
Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) Melak—proyek infrastruktur megah yang digadang-gadang menjadi penyambung urat nadi ekonomi warga Kabupaten Kutai Barat—kini tak ubahnya monumen kelam ketidakbecusan pejabat publik dan instansi terkait.
1. Fakta Lapangan: Anggaran Ratusan Miliar yang Menjadi ‘Bangkai’
Proyek yang dimula sejak era kepemimpinan daerah terdahulu ini telah menelan anggaran negara mencapai ratusan miliar rupiah melalui skema multiyears contract (MYC). Niat awal memperlancar konektivitas antar-wilayah kini menguap begitu saja.
Dari pantauan visual di lokasi proyek:
* Struktur Terbengkalai: Menara pylon di kedua sisi sungai berdiri tanpa gelagar utama penyambung. Besi-besi penopang dan kabel cable-stayed dibiarkan melapuk tergerus cuaca.
* Alat Berat Berkarat: Tower crane di puncak pylon serta material konstruksi di bantaran sungai ditinggalkan begitu saja hingga berkarat, menjadi sampah industri yang membahayakan lingkungan dan lalu lintas perairan.
* Kerugian Sosial-Ekonomi: Warga Melak dan sekitarnya masih harus bergantung pada moda transportasi perahu penyeberangan atau memutar jarak puluhan kilometer, sementara uang pajak mereka menguap pada tiang-tiang beton tanpa guna.
2. Bedah Dugaan Pelanggaran Hukum dan Potensi Tindak Pidana
Mangkraknya proyek sebesar Jembatan ATJ Melak bukan sekadar masalah “kekurangan anggaran” atau “kendala teknis”, melainkan mengindikasikan adanya pelanggaran hukum sistematis yang melibat para pemangku kebijakan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga kontraktor pelaksana.
Berikut adalah uraian potensi pasal dan aturan yang dilanggar:
A. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
* Pasal 2 ayat (1) & Pasal 3: Setiap pejabat atau pihak kontraktor yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Proyek mangkrak setelah pembayaran termin dikeluarkan secara tidak proporsional dengan progres fisik di lapangan jelas merupakan bentuk nyata kerugian negara (total loss atau partial loss).
* Indikasi Penyalahgunaan Kewenangan: Adanya dugaan pembiaran (omisi) oleh dinas/instansi terkait yang tidak melakukan audit forensic atau tindakan hukum terhadap kontraktor yang cidera janji (wanprestasi).
B. Pelanggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018 & Perubahannya)
* Perencanaan Proyek yang Asal-Asalan (Flawed Planning): Gagalnya penyelesaian proyek mengindikasikan lemahnya studi kelayakan (Feasibility Study), DED (Detail Engineering Design), dan analisis risiko. Pejabat terkait yang meloloskan perencanaan cacat dapat dikategorikan kelalaian berat.
* Pemutusan Kontrak & Blacklist yang Melempem: Jika kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai schedule, instansi terkait wajib mencairkan jaminan pelaksanaan, memutus kontrak, dan memasukkan penyedia jasa ke dalam daftar hitam (blacklist). Pembiaran tanpa tindakan tegas memperkuat indikasi adanya “main mata” antara pejabat dan pengusaha.
C. Kelalaian dan Kerugian Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
* Prinsip pengelolaan keuangan negara menuntut akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Membiarkan bangunan infrastruktur publik rusak sebelum difungsikan adalah bentuk pembaziran anggaran (wasteful spending) yang berkonsekuensi hukum administrasi hingga pidana.
3. Rapor Merah Instansi Terkait: Mana Independensi Penegak Hukum?
Masyarakat Kutai Barat berhak bertanya: Di mana Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK?
Setiap berganti kepemimpinan daerah, isu Jembatan Melak selalu dilempar sebagai komoditas politik dan janji kampanye. Namun, secara substansi hukum, pengusutan kasus ini seolah jalan di tempat atau dibiarkan menguap ditelan waktu.
Keheningan aparat penegak hukum (APH) dalam membongkar aliran dana proyek Jembatan ATJ Melak menciptakan persepsi publik bahwa ada kekuatan oligarki politik/ekonomi yang menyelimuti proyek ini sehingga untouchable (tak tersentuh hukum).
4. Desakan Segera: Usut Tuntas dan Buka ke Publik!
Demi keadilan sosial dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, kami mendesak:
* KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan dan mengambil alih berkas/penyelidikan atas dugaan korupsi pembangunan Jembatan ATJ Melak secara transparan.
* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) melakukan Audit Investigatif menyeluruh untuk menghitung nilai pasti kerugian negara serta mengidentifikasi pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana maupun perdata.
* Pemerintah Daerah dan Dinas PUPR memberikan transparansi status hukum dan kelanjutan proyek kepada publik, bukan sekadar melempar alasan klasikal terkait keterbatasan anggaran.
Rakyat tidak membutuhkan tiang beton raksasa sebagai pemandangan sungai. Rakyat membutuhkan akses, keadilan, dan kepastian bahwa uang pajak mereka tidak masuk ke kantong para pejabat dan kontraktor nakal.(Andi)
