SAMARINDA, INDCYBER.COM — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 resmi disahkan dalam Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kaltim. Namun, di balik pengesahan yang penuh dinamika itu, perhatian publik tertuju pada peran sentral Wakil Gubernur Kaltim, H Seno Aji, yang tampil sebagai figur kunci dalam memastikan APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) dan para pimpinan DPRD. Meski Gubernur Harum memimpin prosesi, kontribusi Wagub Seno Aji terlihat dominan dalam pembahasan yang berlangsung intensif selama beberapa pekan terakhir.
Seno Aji Berperan Menentukan Arah Anggaran
Selama pembahasan, Seno Aji menjadi tokoh yang paling vokal menekankan bahwa APBD 2026 harus diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan mendesak masyarakat Kaltim. Sikapnya yang tegas tercermin dalam sejumlah intervensi strategis, mulai dari pemantapan program prioritas hingga penyelarasan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran.
“APBD 2026 tidak boleh hanya menjadi angka-angka di atas kertas. Setiap rupiah harus memiliki manfaat jelas bagi masyarakat. Itu yang saya jaga sejak awal,” ungkap Seno Aji dalam sesi internal pembahasan bersama perangkat daerah.
Wagub disebut mendorong agar anggaran diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah, perbaikan kualitas layanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan desa sebagai garda terdepan pembangunan.
Pengawalan Ketat Agar Tidak Melenceng
Di tengah pembahasan yang kerap berlangsung memanas, Seno Aji berperan mengingatkan perangkat daerah untuk menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas. Ia menekankan bahwa APBD harus bebas dari kepentingan sempit, dan murni ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sikap tegas ini mendapat apresiasi dari sejumlah anggota DPRD yang menilai kehadiran Wagub membuat ritme pembahasan berjalan lebih terarah.
Anggaran Rp 15,15 Triliun: Seno Aji Tekankan Efektifitas
APBD 2026 disahkan sebesar Rp 15,15 triliun. Gubernur Harum menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Kaltim atas kerja keras yang dilakukan dalam proses pembahasan tersebut.
Namun, Seno Aji menjadikan angka tersebut sebagai tantangan. Baginya, besarnya anggaran bukanlah ukuran keberhasilan—justru efektivitas penggunaannya yang menjadi indikator utama.
“Kita harus memastikan anggaran sebesar ini bekerja secara nyata untuk rakyat. Tidak boleh ada program yang berjalan setengah hati, dan tidak boleh ada pemborosan,” tegasnya.
Lanjut ke Kemendagri, Seno Aji Tetap Mengawal
Setelah disahkan, Ranperda APBD 2026 kini dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk evaluasi. Seno Aji menyatakan dirinya tetap akan mengawal proses evaluasi hingga menjadi Perda, memastikan tidak ada perubahan signifikan yang dapat melemahkan program-program prioritas Kaltim.
“Kalimantan Timur sedang berada pada momentum penting, terutama dengan hadirnya IKN. APBD 2026 harus mampu memperkuat posisi Kaltim sebagai penyangga strategis. Itu komitmen saya,” ujar Wagub.
Figur Pengawal Pembangunan
Dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan fokus pada dampak nyata, Seno Aji kian menempatkan dirinya sebagai figur penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kaltim. Pengesahan APBD 2026 menjadi bukti bahwa ia bukan hanya pendamping gubernur—tetapi pengawal utama arah pembangunan daerah.(adv)
