Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, (Foto : Fathur/indcyber.com)
Indcyber.com, SAMARINDA — Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menunjukkan komitmen kuat dalam menyelesaikan persoalan banjir dan longsor di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir. Dalam kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, Senin (19/5/2025), Deni menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh dan kolaboratif.
Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Samarinda Ilir La Uje, perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air (SDA) Sendi Sesa, serta para ketua RT dan tokoh masyarakat dari enam kelurahan, yakni Samarinda Ilir, Sungai Dama, Sido Damai, Sido Mulyo, Pelita, dan Selili.
“Reses ini bukan sekadar forum formalitas, tapi ajang bagi kami menyerap langsung aspirasi dan keluhan warga, lalu mencarikan solusi konkret. Karena itu saya hadirkan langsung pihak teknis, agar pembahasan tidak hanya berhenti pada wacana,” tegas Deni saat memberikan keterangan kepada media, usai acara reses.
Soroti Banjir di Anak Sungai Karang Mumus
Deni secara khusus menyoroti kondisi banjir yang kerap terjadi di Kelurahan Sido Damai dan bantaran anak Sungai Karang Mumus. Menurutnya, penyebab utama luapan air di kawasan tersebut adalah sedimentasi akibat bangunan liar yang berdiri di atas aliran sungai. Hal ini tidak hanya mengganggu aliran air, tetapi juga memperparah risiko banjir saat hujan deras turun.
“Permasalahan ini tidak bisa ditangani hanya dengan pengerukan atau pembersihan saluran. Selama bangunan-bangunan liar itu tidak direlokasi, kita akan sulit mengendalikan banjir secara menyeluruh,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan secara langsung persoalan tersebut ke OPD teknis terkait dan mendesak agar relokasi bangunan di atas sungai dimasukkan dalam program prioritas Pemerintah Kota.
Perlu Sinergi dan Kesiapsiagaan
Lebih jauh, Deni menekankan pentingnya sinergi lintas sektor—antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat—dalam penanganan banjir. Menurutnya, semua pihak harus duduk bersama dan menyusun strategi komprehensif yang bisa dijalankan secara berkelanjutan.
“DPRD siap mendukung dari sisi anggaran dan pengawasan. Pemerintah menyiapkan pelaksanaan teknisnya, sementara masyarakat turut aktif dalam mendukung kebijakan dan menjaga lingkungan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam yang sulit diprediksi, seperti banjir dan longsor. Deni mencontohkan peristiwa longsor di kawasan Talang Sari dan Gunung Kapur, yang sempat mengancam pemukiman warga beberapa waktu lalu.
“Kita tidak bisa memprediksi kapan bencana itu terjadi, tapi kita wajib siaga dan waspada setiap saat. Pemerintah harus segera memetakan wilayah-wilayah rawan dan menyusun rencana darurat,” tegasnya.
Masukan Warga Jadi Bahan Kebijakan
Dalam forum tersebut, warga juga menyampaikan berbagai usulan terkait peninggian drainase, pembangunan kolam retensi, hingga penguatan tebing sungai. Perwakilan Dinas PUPR, Sendi Sesa, memastikan bahwa masukan warga sudah dicatat dan akan menjadi bagian dari rencana tindak lanjut ke depan.
Deni memastikan seluruh aspirasi yang masuk tidak akan berhenti di meja reses saja. Ia berkomitmen mengawal setiap usulan warga agar masuk dalam pembahasan anggaran dan menjadi program kerja nyata Pemerintah Kota Samarinda.
“Yang kita perjuangkan ini bukan sekadar proyek pembangunan, tapi peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang selama ini paling terdampak oleh banjir. Saya pastikan, ini akan terus saya kawal hingga terealisasi,” pungkas Deni.
Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV
