Indcyber.com, Kutai Barat – Dunia pendidikan di Kabupaten Kutai Barat kembali diguncang persoalan serius. Guru-guru di SDN 001 Kecamatan Siluq Ngurai kompak melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes atas dugaan ketidakadilan dalam pembagian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Aksi mogok ini sudah berlangsung sejak beberapa hari terakhir, menyebabkan proses belajar mengajar terganggu dan ratusan siswa terpaksa dipulangkan lebih awal. Para guru menyatakan langkah ini merupakan pilihan terakhir setelah keluhan mereka terkait TPP tidak mendapat respon dari pihak Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Kabupaten.
“Kami sudah berulang kali menyampaikan keberatan, tapi tidak pernah ada kejelasan. Pembagian TPP sangat tidak adil, ada yang menerima penuh, ada yang dipotong, bahkan ada yang tidak dapat sama sekali,” ungkap salah satu guru yang enggan disebutkan namanya.
Dasar Hukum Tuntutan
Menurut para guru, ketidakadilan ini jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru yang menegaskan hak tenaga pendidik atas tunjangan sesuai beban kerja dan tanggung jawab.
Selain itu, mereka juga menilai pemerintah daerah mengabaikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang secara tegas menyebutkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, termasuk tunjangan profesi dan tunjangan lainnya.
Reaksi Orang Tua dan Siswa
Aksi mogok ini menimbulkan keprihatinan para orang tua murid. Mereka khawatir pendidikan anak-anak mereka terbengkalai akibat tarik ulur kebijakan terkait TPP.
“Anak-anak jadi korban, padahal masalahnya bukan dari guru tapi dari pemerintah yang tidak adil dalam membagi hak mereka,” ujar seorang wali murid.
Tuntutan dan Ancaman Aksi Lanjutan
Guru-guru SDN 001 Siluq Ngurai mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi transparan terkait mekanisme pembagian TPP di lingkungan pendidikan. Jika tidak ada solusi dalam waktu dekat, mereka mengancam akan melanjutkan mogok kerja dan memperluas aksi ke sekolah-sekolah lain di Kutai Barat.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan dan penghargaan terhadap profesi guru. Jika pemerintah tetap diam, kami siap melakukan aksi yang lebih besar,” tegas perwakilan guru.
Situasi ini menjadi ujian serius bagi komitmen Pemkab Kutai Barat dalam menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan penghargaan terhadap tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.(JL)
