Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani bin Husain, (Foto: Fathur/indcyber.com)
Indcyber.com, Samarinda – Kenaikan harga minyak goreng merek Minyak Kita di Kota Samarinda membuat masyarakat resah. Minyak yang seharusnya dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter kini melambung hingga Rp22.000 di beberapa toko. Kondisi ini membuat banyak warga bertanya-tanya: apakah ada permainan harga, atau memang distribusi bermasalah?
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani bin Husain, langsung turun tangan melakukan pengecekan harga di beberapa toko. Hasilnya cukup mengejutkan.
“Saya cek di Toko A dan Toko B, harganya Rp19.000 per liter. Tapi di Toko C, malah tembus Rp22.000. Kalau dirata-ratakan, harga minyak goreng di pasaran saat ini sekitar Rp20.000 per liter. Ini jelas melampaui HET yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya dengan nada geram saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/3/2025).
Namun, yang lebih mengkhawatirkan lagi, minyak goreng kemasan botol yang sebelumnya diduga volumenya tidak sesuai dengan label justru menghilang dari peredaran. Di pasar tradisional terbesar Kota Samarinda, Pasar Segiri, serta beberapa toko lain yang ia kunjungi, produk tersebut sudah tidak lagi dijual.
“Aneh sekali, minyak botolan yang sebelumnya diributkan karena volumenya kurang, sekarang malah lenyap dari pasaran. Ini perlu ditelusuri, apakah ditarik karena ketahuan atau ada alasan lain?” ujar Sani curiga.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya faktor distribusi yang mempengaruhi lonjakan harga. “Apakah ini karena biaya distribusi atau ada faktor lain? Saya belum bisa memastikan. Tapi yang jelas, harga minyak goreng yang melebihi HET ini sudah melanggar aturan, dan yang dirugikan jelas masyarakat,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Sani bin Husain tidak tinggal diam. Ia mendesak OPD terkait segera turun tangan, melakukan sidak ke pasar-pasar, dan mengawasi ketat distribusi minyak goreng di Samarinda.
“Kita ini sebentar lagi Lebaran. Jangan sampai gara-gara harga minyak naik, warga tidak bisa menikmati gorengan atau masakan khas Lebaran seperti rendang. Kalau begini terus, mau sampai kapan masyarakat harus menanggung beban?” serunya.
Sani berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas, bukan keuntungan segelintir pihak yang bermain harga di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
Reporter: Fathur | Editor : Awang | ADV
