Salehuddin, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. (Foto: Ist)
INCYBER.COM, Samarinda – Wacana kembalinya Ujian Nasional (UN) dalam dunia pendidikan Indonesia kembali hangat dibicarakan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, baru-baru ini mengumumkan bahwa ia akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak pada bulan pertama masa jabatannya, termasuk pendapat tentang keberlanjutan UN.
Menurut Mu’ti, pandangan dan pengalaman dari para pemangku kepentingan sangat penting untuk menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. “Kami ingin kebijakan pendidikan yang tidak hanya relevan, tetapi benar-benar sesuai dengan tuntutan zaman,” ujarnya. Mu’ti menambahkan, jika UN kembali diterapkan, ia berharap fungsinya sebagai alat evaluasi dapat lebih efektif dan tidak menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa.
Menanggapi wacana tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin, menyampaikan dukungannya terhadap pentingnya alat ukur yang akurat dalam sistem pendidikan, baik dalam bentuk UN atau metode lainnya. Baginya, keberadaan indikator yang jelas dalam mengevaluasi pembelajaran sangat diperlukan.
“Tanpa UN sekalipun, pendidikan tetap membutuhkan alat evaluasi. Mungkin bisa berupa ujian kompetensi atau indikator lainnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan proses pembelajaran,” ujar Salehuddin dalam percakapan melalui telepon pada Rabu (6/11/2024).
Salehuddin mengakui, meskipun UN sempat menimbulkan pro dan kontra, ujian ini memiliki nilai penting dalam mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa evaluasi seharusnya tidak menjadi faktor tunggal dalam menentukan kelulusan siswa. “Saya sepakat, UN tidak harus jadi penentu utama kelulusan, tapi minimal ia bisa menunjukkan sejauh mana pembelajaran berjalan efektif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Salehuddin juga menyoroti pentingnya pengembangan berbagai metode evaluasi, seperti uji kompetensi dan survei karakter, untuk lebih memahami efektivitas kurikulum yang diterapkan di sekolah.
“Evaluasi adalah hal yang wajib dalam pendidikan. Baik itu UN, uji kompetensi, atau survei karakter—semua diperlukan untuk memastikan kurikulum yang diterapkan berhasil meningkatkan kualitas pendidikan kita,” jelasnya.
Dengan beragam perspektif dan komitmen dari pihak terkait, masyarakat menaruh harapan besar bahwa apa pun kebijakan yang diambil akan membawa perbaikan nyata bagi generasi penerus bangsa.#
Reporter : Indra | Editor : Fathur | ADV
