INDCYBER.COM, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Abdulloh, menekankan pentingnya pembagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagai faktor penentu fokus dan prioritas kerja para wakil rakyat yang baru terpilih. Beliau menyatakan bahwa pembagian AKD merupakan langkah krusial dalam menentukan arah kerja anggota dewan dan menjamin efektivitas fungsi legislatif.
“Pembagian AKD kan belum. Nanti kalau sudah pembentukan AKD, kita baru tahu posisi di mana. Itu yang mungkin akan mengalami fokus,” ujar Abdulloh ketika ditemui di debat pilgub, pada Rabu 23 Oktober 2024.
Abdulloh menjelaskan bahwa saat ini pembagian AKD belum terlaksana, sehingga para anggota DPRD belum mengetahui posisi atau bidang yang akan mereka tangani secara spesifik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
“Setelah AKD terbentuk, setiap anggota DPRD akan memiliki arah yang jelas untuk bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing,” tegas Abdulloh. Ia menambahkan bahwa pembentukan AKD sangat penting untuk memastikan janji-janji kampanye yang disampaikan saat pemilihan calon legislatif dapat diwujudkan secara bertahap dan terencana.
“Pada prinsipnya, janji-janji kampanye ketika pemilihan legislatif kemarin harus mulai diwujudkan secara bertahap dan berproses. Kami akan berupaya keras untuk memenuhi komitmen tersebut,” lanjutnya.
Abdulloh menjelaskan bahwa meskipun pembagian AKD belum selesai, anggota dewan tetap berupaya memahami permasalahan yang ada di daerah dan berinteraksi dengan konstituen untuk menyerap aspirasi. Beliau juga menegaskan bahwa tanggung jawab sebagai wakil rakyat harus dijalankan dengan baik, termasuk dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur di tingkat legislatif.
“Pada akhirnya, semua janji dan tanggung jawab itu harus dipenuhi. Proses ini memerlukan sinergi, bukan hanya di dalam DPRD, tetapi juga dengan masyarakat dan pemerintah,” ungkap Abdulloh.
Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Provinsi Kalimantan Timur saat ini masih dalam tahap penantian. AKD, yang meliputi komisi-komisi, badan anggaran, badan musyawarah, dan alat kelengkapan lainnya, diharapkan dapat menjadi kunci bagi para anggota dewan untuk bergerak sesuai dengan bidang yang mereka emban.
Setelah AKD terbentuk, diharapkan roda pemerintahan dan pengawasan di Kalimantan Timur akan berjalan lebih efektif. Anggota DPRD akan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan fokus dan terarah, sehingga dapat memaksimalkan peran mereka dalam mengawal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
Abdulloh, salah satu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, menekankan pentingnya pembentukan AKD di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menuntut kesiapan dari berbagai sektor.
“Kami harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat. Fokus dan prioritas tentu menjadi penting agar kami bisa bekerja lebih efektif dan efisien,” ungkapnya.
Pembagian AKD bukanlah sekedar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan komitmen para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislatif demi kepentingan masyarakat Kalimantan Timur. Dengan terbentuknya AKD, diharapkan para anggota dewan dapat menjalankan peran mereka dengan lebih optimal dalam menjawab tantangan pembangunan IKN Nusantara dan membawa perubahan yang positif bagi Kalimantan Timur.
Reporter : Indra | Editor : Fathur | ADV
