Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri agenda pembahasan terkait pentingnya validitas data kependudukan, Kamis (24/7/2025). (Foto: Fathur)
Indcyber.com, SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti lemahnya validitas data administrasi kependudukan sebagai salah satu kendala utama dalam efektivitas program pembangunan pemerintah pusat.
Menurutnya, keberhasilan program seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga percepatan penurunan stunting sangat bergantung pada akurasi data. “Harapannya tentu program pemerintah pusat ini benar-benar bisa dirasakan semua pihak, tidak terkecuali,” ucapnya usai menghadiri kegiatan pada Kamis, 24 Juli 2025.
Sri Puji menyebut sistem pendataan saat ini masih menyisakan banyak celah. Ia menyoroti adanya data yang tercecer atau belum masuk sistem sebagai masalah serius yang perlu dibenahi bersama. “Kita ada data-data yang mungkin memang terlepas, tercecer, atau tidak masuk ke sistem. Ini harus jadi perhatian bersama,” jelasnya.
Ia menegaskan, data yang tidak akurat menyebabkan program pemerintah tidak tepat sasaran, bahkan menciptakan ketimpangan pelayanan publik. “Bayangkan, bagaimana kita bisa menurunkan stunting kalau data anak-anak yang seharusnya menerima intervensi gizi tidak tercatat?” katanya.
Kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi juga masih rendah. Banyak warga yang belum memperbarui dokumen penting seperti KTP, KK, atau akta kelahiran, yang pada akhirnya berdampak pada akses terhadap layanan dasar. “Padahal tertib administrasi itu bukan hanya soal dokumen, tapi soal jaminan hak-hak dasar,” tambahnya.
Sri Puji menekankan bahwa kebijakan publik yang inklusif membutuhkan fondasi data yang kuat. Ia mengibaratkan validitas data sebagai fondasi rumah: jika rapuh, maka seluruh bangunan pembangunan akan ikut goyah.
Komisi IV DPRD Samarinda, kata dia, akan terus mendorong perbaikan sistem kependudukan melalui edukasi dan kolaborasi lintas sektor. “Kami akan terus mendorong pemerintah untuk lebih aktif menyosialisasikan pentingnya administrasi kependudukan. Harus dari dua arah: pemerintahnya serius, masyarakatnya pun sadar,” tegasnya.
Menurutnya, program pembangunan yang baik harus menjangkau masyarakat paling bawah secara adil dan menyeluruh. “Kalau semua terdata dengan baik, maka program bisa menyentuh semua. Itulah keadilan. Itu tujuan dari pembangunan,” pungkas Sri Puji.
Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV
